PELATIHAN ADVOKASI KEBIJAKAN DALAM MUSREMBANG Di DESA SAPONDA oleh ALIANSI PEREMPUAN SULAWESI TENGGARA

Posted on Updated on

???????????????????????????????

Kendari – Pada UU 25/2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
menyebutkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk berpartisipasi aktif dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah. Salah satu fungsi APBD adalah
mendistribusikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, kesejahteraan ternyata dirasa
belum merata bagi seluruh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah minimnya alokasi
anggaran, terlebih untuk aspek pelayanan publik dibidang kesehatan dan pendidikan.
Pemerintah Indonesia saat ini telah mengesahkan UU No 06 tahun 2014 tentang
Kemandirian desa (UU Desa). Undang-undang ini menyatakan bahwa Negara melindungi
dan memberdayakan desa untuk menuju desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis.
Undang-undang ini mendorong untuk terciptanya desa sebagai basis kemandirian social
dan politik bagi masyarakat.t dalam pemerintahan dan bernegara.

???????????????????????????????
Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara sebagai sebuah organisasi masyarakat berupaya
mendorong adanya kebijakan pembangunan dan penganggaran berspektif gender. Sejak
tahun 2010, Aliansi Perempuan melakukan serangkaian kegiatan baik dalam diskusi
kampung, pendampingan kader, maupun pertemuan dengan pemerintah daerah terkait
program Kesehatan Reproduksi, termasuk juga kegiatan ini yang dirasa cukup penting.

Aliansi Perempuan menyelenggarakan pelatihan advokasi kebijakan dalam MUSREMBANG
kepada masyarakat desa Saponda darat dan laut kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.
Kegiatan ini dihadiri oleh 15 orang yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama,
Kader KESPRO, Bidan Desa, dan aparat desa. Pelatihan ini berlangsung selama dua hari
mulai dari tanggal 11 hingga 12 April 2014, di Gedung PAUD desa Saponda Laut. Pelatihan
ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat suku Bajo dalam membaca dan
menganalisa anggaran dan kebijakan daerah, terlebih terkait program kesehatan
reproduksi. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan agar peserta mampu memetakan isu-isu
anggaran dalam peningkatan pelayanan hak-hak kesehatan reproduksi untuk mendukung
implementasi undang-undang desa. Kegiatan ini di fasilitatsi oleh Hasmida Karim (ALPEN
– SULTRA) dan Sitti Sahara (YPSHK).
Penganggaran merupakan proses penting dalam pemerintahan. Melalui proses inilah
sumber daya yang ada di daerah akan dialokasikan. Inilah yang kemudian
melatarbelakangi kegiatan ini. Pasalnya peran masyarakat sangatlah penting dalam proses
alokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara adil dan nondiskriminatif.
Ibu Sitti Sahara dari YPSHK (Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan),
memberikan pemahanan terkait pembangunan fisik dan non-fisik. Terkait pembangunan
fisik, kondisi di desa Saponda sudah cukup padat dengan rumah-rumah penduduk. Namun,
disisi lain pembangunan non-fisik (pembangunan manusia), yaitu terkait dengan kualitas
masyarakat belum dilakukan. Hal inilah yang kemudian ditekankan bahwa peningkatan
pembangunan untuk kualitas manusia sendiri sangatlah penting.
Pada kegiatan pelatihan ini juga, materi yang diberikan lebih menekankan adanya
perencanaan dan pengangaran yang berperspektif gender bagi kalangan masyarakat
Saponda. Pemahaman dan Pengertian Gender disampaikan secara sederhana dengan
menggunakan bahasa yang mudah di mengerti oleh masyarakat Saponda. Proses
musrenbang yang di lakukan di desa Saponda belum pernah melibatkan perempuan dalam
tahapan perencanaannya. Oleh sebab itu, fasilitator memberikan pemahaman dan aturanaturan
Hukum yang melandasi keterlibatan perempuan dalam setiap proses Musrenbang.
Mengingat perlu adanya pihak yang mewakili kebutuhan perempuan di desa Saponda. Ibu
Siiti Rani (43) selaku kader kesehatan reproduksi dan seksual yang menjadi dampingan
ALPEN – SULTRA mengatakan, “kami sebenarnya mau dilibatkan, namun kami ini jarang
diajak untuk diskusi”.

IMG_1694
Selain itu, pada salah satu materi, ibu Sahara mengajak peserta untuk belajar memetakan
potensi yang ada di desa Saponda ini. Dari hasil diskusi sebenarnya banyak potensi yang
dimiliki desa ini, seperti hasil perikanan yang melimpah, bangunan infrastruktur yang
memadai (ada sekolah, tiang listrik, masjid, PUSTU, PAUD, Balai Desa, dll). Namun
permasalahannya adalah kemampuan SDM yang kurang dapat mengelola hal tersebut. Bisa
dikatakan tingkat putus sekolah didesa ini cukup tinggi. Hal ini tentu saja cukup
memprihatinkan, mengingat semakin padatnya pulau Saponda ini, tetapi tidak diimbangi
dengan peningkatan kualitas SDMnya.
Di hari kedua, peserta diajak untuk membuat rencana penganggaran sederhana dengan
bermain peran (Role Play). Cakupan sederhanan materi ini adalah dengan membuat
Anggaran Belanja Keluarga (rumah tangga). Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan
kebutuhan dan membuat skala prioritas dari kebutuhan masing-masing anggota keluarga
serta bagaimana mereka melakukan lobby dan negosiasi untuk setiap kebutuhan yang di
rencanakan. Hal ini memiliki relasi kuat dengan bagaimana ketika mereka menyusun
APBD. Dari hasil pelatihan, Nampak bahwa masyarakat masih cenderung kepada
kebutuhan yang bersifat tidak penting, seperti rokok, uang jajan, dll. Sementara kebutuhan
seperti pendidikan, kesehatan, dan menabung masih belum diutarakan. Ini diharapkan
menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa kebutuhan tidak cenderung bersifat fisik,
namun non-fisik seperti kebutuhan merupakan kebutuhan penting yang sangat dibutuhkan
dalam peningkatan kualitas masyarakat.

???????????????????????????????

Kedua, belajar memetakan prioritas kebutuhan dengan mengunakan potensi dan asset
yang dimiliki sebagai solusi memecahkan masalah. Perubahan perilaku dan pola pikir
masyarakat saponda untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan
lingkungan yang sehat merupakan prioritas utama dalam tahapan pembangunan
selanjutnya di Desa Saponda. Mengingat implementasi UU Desa No 6 tahun 2014 ini akan
segera di laksanakan oleh pemerintah, maka hasil pelatihan ini juga dapat menjadi
rekomendasi atau rujukan dalam penyusunan anggaran pembangunan Desa. – Melya
(Dokumentasi ALPEN SULTRA).

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s