Pelatihan Analisis Anggaran Responsif Gender terkait Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Anak Suku Bajo di Pulau Saponda

Posted on Updated on

Membangun suasana pelatihan oleh fasilitator
Membangun suasana pelatihan oleh fasilitator

Pelatihan ini sangat bermanfaat buat saya terutama informasi tentang kesehatan reproduksi dan analisis gender” kata Ibu Inneke yang juga petugas BKKBN di Kecamatan soropia, Kabupaten Konawe di sela-sela pelatihan “Anggaran responsive gender dan Analisis Anggaran terkait Urusan Kesehatan Reproduksi” yang dilaksanakan oleh ALPEN – SULTRA di Balai Desa Bokori sejak tanggal 9 – 11 Oktober 2014. Ibu Inneke bersama – sama dengan 15 orang lainnya yang berasal dari Aparat desa Saponda, Aparat desa Bokori, Bidan puskesmas soropia dan kader posyandu menyisihkan waktu mereka untuk bertukar pikiran dan berbagi informasi terkait persoalan kesehatan dan lingkungan terutama perosoalan kesehatan reproduksi yang ada di Pulau Saponda.

Pulau Saponda terletak di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai gugusan pulau kecil dengan luas sekitar 7,5 Ha, Penduduk di Pulau saponda terbilang sangat padat. Jumlah penduduknya berkisar 1.613 jiwa atau 486 KK, yang berarti 1 KK rata-rata terdapat 4 org anggota keluarga. Sarana dan prasarana yang ada berupa jalan, Sekolah (PAUD, SD & SMP), Kantor dan balai desa (Saponda laut & Saponda darat), puskesmas pembantu, mesjid. Namun sarana dan sumber air bersih tidak ada. Mayoritas penduduk di pulau saponda bekerja sebagai nelayan dengan pendapatan bersih sehari-hari yakni sekitar Rp. 20.000,-. Sehingga banyak KK yang tinggal di Saponda tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan dasar yang memadai.

Persoalan kesehatan yang paling sering terjadi di pulau ini adalah adanya wabah diare yang melanda dan menjadi kasus luar biasa karena setiap tahunnya terdapat 1 – 2 orang balita yang meninggal karena wabah ini. Selain itu di tahun 2013 terdapat 1 orang ibu yang meninggal akibat melahirkan. Kurang nya pengetahuan masyarakat dan petugas kesehatan tentang kesehatan reproduksi dan marakanya pernikahan usia muda menambah deretan panjang persoalan kesehatan di pulau ini terutama kesehatan reproduksi.

Kondisi ini menjadi dasar Alpen Sultra untuk melakukan serangakain kegiatan pendidikan, pendampingan pada program advokasi hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dan anak di Pulau Saponda. Salah satu kegiatannya yang dilakukan adalah pelatihan analisis anggaran terkait kesehatan terutama kesehatan reproduksi.  Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas kesehatan, aparat desa dan kecamatan selaku pengambil kebijakan dalam mengatasi persoalan – persoalan kesehatan yang terjadi dengan menggunakan pendekatan analisa gender. Pelatihan ini difasilitasi oleh Hasmida Karim Direktur ALPEN SULTRA dan Salmiah Ariyana Sekretaris Nasional ASPPUK.

Diskusi Kelompok
Diskusi Kelompok

Ibu Inneke dan peserta lainnya sangat antusias dan bersemangat dalam setiap sesi materi dan diskusi kelompok. Sekretaris Desa Saponda Darat yakni Herdin juga kerap bertanya tentang perosalan-persoalan kesehatan reproduksi, menurutnya selama ini dia hanya membuat usulan-usulan program berupa fisik (infrastruktur) baik pada proses musrenbang maupun program PNPM karena tidak adanya informasi dan pengetahuan tentang persoalan kesehatan reproduksi dan Gender.   Untuk tahun 2015, usulan program kesehatan di Pulau Saponda yang terdapat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe yakni hanya pembangunan fasilitas MCK, persetujuan sumber dana pun belum mendapat dan tercontreng dalam dokumen usulan program (RKPD). Pada sesi materi perencaan penganggaran yang responsive gender, fasilitator memberikan latihan simulasi penyusunan dan indentifikasi kebutuhan dan persoalan yang ada di Saponda kepada peserta.   Fasilitator mengingatkan kembali kepada peserta bahwa Gender bukan perempuan, melainkan peran atau konstrusksi social di masyrakat berdasarkan sifat, ciri dan nilai-nilai. Sehingga prinsip penyusunan Anggaran Responsif Gender berupaya mengimplementasikan anggaran yang adil bagi kelompok kepentingan (Gender) dan memprioritaskan kebutuhan kelompok kepentingan ini.

Dengan adanya UU Desa No 6 tahun 2014 yang akan berlaku di tahun 2015 nanti menjadi harapan aparat dan masyarkat desa Saponda untuk dapat mengatasi persoalan – persoalan kesehatan dan lingkungan tersebut. Harapan ini disampaikan juga oleh Bapak Camat Soropia yang dalam pelatihan ini berkesempatan membuka acara dan membawakan sesi materi tentang “Identifikasi potensi Desa dan perencanaan anggaran Kecamatan dalam pelaksanaan UU Desa”.   Dalam sesi materi yang disampaikan bahwa petunjuk teknis pelaksanaan UU desa belum ada, namun dalam pasal 31 ayat (1) tercantum bahwa dana pembangunan desa diperuntukan berdasarkan jumlah Kepala Keluarga, Luas Wilayah dan Pendapatan Ekonomi dalam satu desa. Sehingga untuk tahun 2015, alokasi dana desa untuk dua desa di Pulau Saponda berkisar 250 juta.

Foto bersama peserta dan fasilitator
Foto bersama peserta dan fasilitator

Dihari akhir pelatihan, peserta merumuskan beberapa rencana aksi untuk mengatasi persoalan kesehatan yang terjadi di desa mereka. Salah satu rencana aksi tersebut adalah membuat peraturan desa tentang larangan menikah usia dini dan sanksi bagi tokoh agama dan masyarakat yang menikahkan anak di bawah usia menikah.

By Midha Karim

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s