Validasi Penyusunan Kertas Posisi untuk Kebijakan Kesehatan dan Hak Reproduksi & Seksual Perempuan

Posted on Updated on

Peserta Validasi data dan Informasi untuk Penyusunan Kertas Posisi kebijakan kesehatan dan hak Reproduksi dan SeksualAliansi perempuan Sulawesi Tenggara atau ALPEN – SULTRA berpartisipasi dalam Diskusi Kelompok Terarah (FGD) untuk penyusunan kertas posisi dan verifikasi data dan informasi terkait Kebijakan Kesehatan dan Hak Reproduksi & Seksual yang diadakan oleh KOMNAS Perempuan Indonesia di Makassar sejak 27 – 29 Mei 2015.  Sebelumnya pada bulan Maret – April 2015, KOMNAS perempuan Indonesia telah melakukan kajian dokumen dan kajian lapangan pada 3 kota yakni Jogjakarta, Bandung dan Balikpapan.  Dari hasil kajian lapangan ini ditemukan bahwa pemenuhan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi sangat dipengaruhi beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah (1) faktor budaya termasuk di dalamnya peran pengambilan keputusan di keluarga, 2) akses terhadap hak informasi, dengan masih rendahnya pemahaman terkait kesehatan seksual dan reproduksi; (3) kebijakan dan anggaran yang seringkali terjadi perubahan dan sangat bergantung pada kepemimpinan secara struktural baik di tingkat nasional, propinsi dan kota/kabupaten; (4) infrastruktur tempat pelayanan kesehatan dan infrastruktur jalan serta transportasi, terutama di wilayah geografis pegunungan dan kepulauan.

Dalam rangka menajamkan kertas posisi yang dikembangkan, penting untuk melakukan pertemuan validasi data dan informasi ini dengan harapan pertemuan validasi ini akan menajamkan dan menyempurnakan serta mensosialisasikan hasil temuan, yang dapat berkontribusi dalam perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan dalam mengakses dan mengkontrol kesehatan seksual dan reproduksinya. Kertas Posisi inipun diharapkan menjadi masukan atas RUU Kekerasan Seksual, yang dibangun Komnas Perempuan bersama mitra di berbagai wilayah di Indonesia.

Untuk diketahui bahwa meningkatnya angka kematian ibu (AKI) di tahun 2012 sebanyak 359 kasus per 100.000 kelahiran hidup juga mendasari dilaksanakannya pertemuan ini.  Selain itu meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai daerah dimana 56% dari jumlah kasus yang di tangani adalah kekerasan seksual (pelecehan, pencabulan, pemerkosaan).  Sumber CATAHU Komnas Perempuan 2013 – 2014.

Peserta tidak hanya di hadiri oleh CSO mitra KOMNAS perempuan namun juga dihadiri oleh SKPD terkait (Kesehatan, Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan KPA (komisi penanggulangan AIDS) dari masing-masing provinsi di wilayah timur Indonesia.  Diskusi diawali dengan persentase hasil kajian dan temuan lapangan yang terfokus pada empat hal yakni 1). pencegahan; 2). pelayanan; 3). penganggaran; dan 4). partnership.

Dalam isu kebijakan atau program terkait pencegahan belum banyak dilakukan oleh SKPD terkait karena dalam perencanaan atau usulan program tidak semua usulan kegiatan tercakup dalam usulan anggaran.  Contoh layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi seperti cek IVA atau papsmear tidak ada dalam layanan di Puskesmas – Puskesmas.  Akses informasi terkait kesehatan organ reproduksi belum sampai pada kelompok-kelompok masyarakat akar rumput.  Puskesmas hanya sebatas memberikan layanan pemasangan KB (kontaspsi) dan persalinan. Namun ada juga daerah yang telah membuat kebijakan pencegahan dalam bentuk Perda (contoh di Daerah Istimewa Jogjakarta) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas, yang salah satu pasalnya mencakup pemenuhan atas hak informasi tentang kesehatan reproduksi.  Permasalahan lainnya dalam lingkup pencegahan antara lain pada sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Seksual hanya terfokus pada pemberian informasi HIV-AIDS dan banyak diberikan kepada remaja dengan pelibatan dari sekolah dan untuk alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Pemberian informasi tentang masalah-masalah kesehatan reproduksi  untuk komunitas khususnya perempuan tidak dilakukan secara reguler dan kesenjangannya banyak diisi oleh LSM dengan segala keterbatasannya.

Dalam isu Pelayanan yang merujuk pada Kebijakan melalui UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang kemudian di turunkan lagi melalui PP no. 61 tentang Kesehatan Reproduksi dianggap sebagai langkah yang baik karena adanya terobosan dalam layanan untuk perempuan korban kekerasan seksual. Namun, sangat diskriminatif untuk pmberian layanan terhadap kelompok gay, lesbian dan transgender.  Selain itu, satu pasal dengan pasal lainnya dalam PP no. 61 bisa kontradiktif.  Lemahnya pelayanan ke masyarakat dapat mencerminkan lemahnya produk hukum / kebijakan yang di buat.  Usulan untuk revisi beberapa pasal dalam PP tersebut juga menjadi bagian dari rekomendasi pertemuan ini.  Selain itu ada 10 daerah yang telah mempunyai kebijakan tentang KIBBLA (Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dan Anak Balita)  di mana proses penyusunannya sangat sistematis mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan program sangat sistematis, namun dalam implementasinya masih harus dilihat efektivitasnya dan tidak jalannya evaluasi.  Hanya Kota Bandung yang baru saja melakukan Evaluasi terhadap implementasi Perda KIBBLA ini.

Kesenjangan dalam akses layanan kesehatan juga terjadi dalam pengambilan keputusan yang masih rendah untuk kelompok perempuan.  Keputusan tersebut biasanya di buat oleh suami atau di tentukan oleh keluarga tanpa menanyakan atau mempertimbangan kondisi kesehatan perempuan.  Isu ini sangat terpengaruh oleh faktor budaya yang patriarki yang mengikat perempuan untuk dapat memutuskan kesehatan dirinya sendiri.  Kebijakan yang tepat masih berbenturan dengan cara pandang masyarakat yang lebih mengutamakan tradisi.  Disisi lain, kurang nya tenaga kesehatan yang mau bekerja memberikan layanan sampai ke pelosok-pelosok desa juga dirasakan menghambat implementasi kebijakan yang tepat tersebut.  Ditambah lagi adanya sikap tenaga kesehatan yang belum menerima semua kelompok masyarakat.

Pada isu anggaran peserta juga berkeluh kesah pada kurangnya alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan bahkan untuk program2 pencegahan jarang mendapatkan porsi dalam anggaran kesehatan.  Kerjasama antar lintas sektoral direkomendasikan untuk menjadi usulan dalam strategy penganggaran pada kertas posisi ini.  Selain itu, pemanfaatan dana-dana CSR perusahaan juga dapat menjadi alternatife penganggaran kesehatan.

Sesi terakhir kegiatan dilakukan dengan memetakan kembali alur pelayanan/tindakan/penanganan kesehatan maupun kasus kekerasan terhadap perempuan.  Tujuan nya adalah untuk melihat titik temu / solusi dalam penanganan kesehatan dan hak reproduksi seksualitas perempuan kedepan.  Dijabarkan juga beberapa tantangan kedepan terhadap isu kesehatan dan hak reproduksi dan seksual perempuan adalah 1. AKI (Angka Kematian Ibu) melahirkan meningkat; 2. Data penderita HIV pada ibu Rumah Tangga; 3. Pernikahan anak akibat kehamilan tidak di inginkan; 4. Tes keperawanan; 5. Sunat Perempuan; dan 6. Kekerasan Seksual yang makin tinggi.  Tantangan- tantangan ini kemudian menjadi pekerjaan bersama untuk ditindak lanjuti dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak bias gender, tidak diskriminasi, kolaboratif, berpihak pada masyarakat miskin dan akuntabel.

~~~~~~

Makassar, 29 Mei 2015.

Midha Karim

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s