Konferensi Perss Aktivis Perempuan Sul-Tra dalam Perayaan Hari Kartini 21 April 2015

Posted on Updated on

Siaran Media

“KARTINI MASIH TERDISKRIMINASI”

Setiap tanggal 21 April seluruh warga Negara Indonesia memperingatinya sebagai Hari lahir Kartini yang merupakan pahlwan Nasional bangsa ini. Ungkapan “habis gelap terbitlah terang” merupakan ungkapan yang mengambarkan kondisi perempuan saat itu yang hanya dianggap sebagai pelengkap kehidupan laki-laki. Mereka diposisikan hanya pada ranah rumah tangga (baca: domestifikasi). Nilai-nilai perjuangan Kartini salah satunya adalah mengangkat derajat dan martabat perempuan Indonesia melalui pendidikan. Perempuan bukan hanya harus tau membaca tapi juga harus bisa menulis (baca: sekolah) agar dapat mengembangkan diri dan potensi yang di milikinya untuk berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan Laki-laki untuk dapat duduk berdampingan dalam segala aspek kehidupan.

Hari ini nilai-nilai perjuangan Kartini itu memudar karena adanya beberapa aturan-aturan yang kembali mengkontrol dan merampas hak-hak perempuan untuk mentukan pilihannya baik pada ranah pribadi maupun publik. Aturan tersebut terbungkus rapi dalam sebuah produk kebijakan yang di hasilkan oleh pemerintah sebagai pelaku utama pembuat kebijakan untuk mengakomodir kepentingan mereka dan bukan kepentingan perempuan itu sendiri sebagai bagian dari masyarakat umum. Peraturan-peraturan yang mendiskriminasi dan mengambil hak-hak perempuan itu kian hari kian marak terjadi tidak hanya di Kota Aceh, Kabupaten Bulukumba, Kota Tasikmalaya namun juga Kota Kendari kampung halaman kami.

Baru-baru ini Anggota Dewan Kota Kendari melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang Etika Berbusana Kota Kendari di seluruh kantor kecamatan yang ada di Kota ini. Dalam penjelasan narasumber dan anggota DPRD latar belakang lahirnya perda ini adalah niat untuk melindungi masyarakat terutama perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual.

Kami menilai latar belakang lahirnya perda ini yang kerap kali diungkapkan oleh mereka saat sosialisasi tidak berdasar pada data dan fakta dilapangan. Aliansi Perempuan (ALPEN-SULTRA), Koalisi Perempuan Indonesia wilayah SULTRA dan Solidaritas Perempuan Kendari dalam melakukan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual terjadi bukan karena pakaian yang di kenakan oleh perempuan. Data tahun 2011- 2013 terdapat 70% kekerasan dalam rumah tangga dan 27% pelecehan seksual yang di tangani oleh lembaga/organisasi perempuan di Sultra ini. Dari data dan study kasus tersebut tidak ada satu orang pun korban yang mengalami bentuk kekerasan karena pakaian yang dikenakannya. Jaminan keamanan warga Negara seharusnya tidak diibatasi oleh gender, agama, etnis dan cara berpakaian tertentu karena hal itu adalah hak setiap warga negara.

Dalam proses/tahapan penyusunan perda ini pun tidak melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk tokoh perempuan dan organisasi perempuan Alpen Sultra yang telah sepuluh tahun lebih bekerja mendampingi, melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah khususnya dalam mengembangkan kelompok perempuan usaha kecil/mikro. Perda ini juga bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku diantaranya: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Peraturan Mentri dalam Negeri No.15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Daerah serta Bab II Pasal 2 Asas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara no.9 tahun 2013 tentang PUG dalam pembangunan daerah.

Dengan adanya perda etika berbusana di kota kendari ini secara tidak langsung dapat menurukan indeks demokrasi provinsi Sulawesi tenggara secara nasional, sebab salah satu indikator dalam indeks demokrasi adalah tidak adanya perda-perda diskriminasi yang mengatur dan merampas hak-hak warga negaranya baik pada ranah domestik maupun publik. Selain itu ruang gerak perempuan akan lebih terbatas baik dalam ranah domestik maupun publik. Negara harus menjamin hak-hak setiap warga nya untuk dapat mengakses sumberdaya dan berpartisipasi dalam tahapan pembangunan secara adil dan setara.

Oleh karena itu, terkait adanya perda No.18 tahun 2014 tentang Etika berbusana ini, maka Forum Masyarakat Kota Kendari Menolak Perda-perda Diskriminatif menuntut DPRD Kota Kendari untuk :

1. Membatalkan pelaksanaan Perda no.18 tahun 2014 ini karena tidak berdasar pada nilai-nilai, data, fakta dan kondisi yang ada di masyarakat kota kendari yang beragam dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang sudah berlaku.
2. Meminta pertanggungjawaban DPRD kota Kendari terhadap pernyataannya yang melibatkan pemerhati ataupun organisasi perempuan dalam tahapan penyusunan perda ini.
3. Menghimbau untuk menegakkan hukum dan keadilan serta memberikan perlindungan dan pemulihan kepada perempuan korban kekerasan.

Demikianlah siaran Perss ini kami buat dengan harapan agar masyarakat kota kendari mengetahui hak-hak asasinya yang dijamin dan dilindungi oleh Negara.
“SATU LANGKAH, SATU SUARA, TIDAK ADA DISKIRMINASI DAN PERAMPASAN HAK-HAK ASASI PEREMPUAN”
Kendari, 21 April 2015
Forum Masyarakat Kota Kendari Menolak Perda-perda Diskriminatif

ALPEN-SULTRA, KPI Wilayah Sultra, Solidaritas Perempuan Kendari, PUSPAHAM, LPM-EQUATOR, Ibu Hj. Chadijah Thamrin, Ibu Hj. Harmina Andi Baso.

Link Berita media Lokal :

http://beritakotakendari.com/2015/04/kartini-tolak-perda-etika-berbusana/

dan

http://www.zonasultra.com/2014a/content/view/4257/502/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s