“MENAKAR KECERDASAN ANGGOTA DEWAN KOTA KENDARI”

Posted on Updated on

Tulisan ini merupakan Opini Direktur Alpen Sultra yang terpublikasi pada Koran Kendari Pos edisi 20 April 2015 dalam rangka menanggapi adanya Perda No. 18 tahun 2014 tentang Etika Bebusana di Kota Kendari.

~~~

Opini KuSejak minggu lalu sampai hari ini, Anggota Dewan Kota Kendari melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang Etika Berbusana Kota Kendari.   Saat membaca sebuah headline berita disalah berita online tentang hal ini membuat saya bertanya-tanya sendiri, Apa yang salah dengan gaya berbusana masyarakat kota kendari saat ini? Termasuk saya, apa yang salah dengan gaya berbusana saya? Apa yang salah dengan rok mini yang biasa saya padu padankan dengan celana panjang, kemeja longgar dan kerudung yang menutup kepala saya dan biasanya sewarna dengan warna baju atau celana yang saat itu saya kenakan? Apa yang salah dengan baju kaos dan celana yang dipakai kawan saya dikantor? Sampai-sampai Angota Dewan Kota sibuk berpikir keras dan menghabiskan waktu membuat peraturan Etika Berbusana ini. Kenyataannya selama ini pakaian sopan dan tertutup tidak menjamin perempuan bebas dar kekerasan baik di dalam dan diluar rumah. Oleh karena tu, jaminan keamanan seharusnya tidak diibatasi oleh gender, agama, etnis dan cara berpakaian karena hal itu adalah hak setiap warga negara.

Dalam ketentuan umum pasal 1 perda ini mengatakan bahwa Etika Berbusana adalah nilai-nilai yang menjadi patokan berbusana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat kota kendari. Klausal ini tentu saja akan menimbulkan pertanyaan bagi warga yang membacanya. Apakah selama ini kami sebagai warga kota tidak berbusana yang sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi patokan masyarakat ? kalau belum, maka nilai-nilai mana ya yang menjadi patokan itu?. Setelah membaca isi perda ini pasal per pasal, lebih banyak membatasi cara berpakaian perempuan. Jika maksud perda ini adalah mencegah dan melindungi perempuan dari tindak kekerasan diruang publik maka pemerintah perlu bekerja keras menegakkan hukum terkait tindakan pencabulan, pelecehan, dan pemerkosaan. Bukan dengan merampas hak warganya.

Pada saat saya mengikuti sosialisasi perda ini di kecamatan Mandonga, narasumber dari Universitas Muhammadiyah menyatakan bahwa nilai-nilai ini adalah nilai-nilai ketimuran dan bukan nilai-nilai kebaratan. Ini semakin membuat saya bingung, karena nilai-nilai ketimuran atau budaya bangsa Indonesia sendiri seyoga nya tidak bertutup kepala (berkerudung, jilbab dkk). Budaya berpakaian dengan menutup kepala (berkerudung, jilbab dkk) adalah budaya Arab atau negara-negara timur tengah. Dan ketika saya berkerudung pun, masih juga saya mendapatkan perlakuan yang melecehkan, entah itu dari pandangan dan bahasa tubuh orang lain. Saya pun bertanya dan mengutarakan pendapat dalam forum sosialisi tersebut bahwa apakah ada data dan dasar ilmiah yang telah dilakukan dan temukan di kota kendari ini bahwa seorang mengalami pelecehan atau perlakuan tidak senonoh karena gaya berbusana nya?. Kalau ada, bisakah saya mendapatkan naskah ilmiah tersebut sehingga menjadi dasar perumusan lahirnya peraturan daerah etika berbusana ini. Narasumber maupun anggota dewan yang hadir saat itu tidak mampu memberikan saya data maupun naskah ilmiah sebagai rujukan perda ini.

Pada hakekatnya penyusunan peraturan daerah atau biasa disingkat perda disusun berdasarkan hasil kajian atau penelitian ilmiah sebagai rujukan sehingga lahirlah sebuah perda. Selain itu dalam penyusunan sebuah perda perlu dan sangat penting mempertimbangakan tiga aspek berikut yakni pertama Aspek yuridis dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat dalam artian tidak bertentangan dengan produk-produk hokum sebelumnya yang sudah berlaku. Kedua Aspek sosiologis, dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, keberagaman. Selain itu, produk hukum yang dilahirkan mampu mengatasi permasalahan social yang ada di masyarakat saat itu. Dan ketiga Aspek filosofis, yang dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan kepercayaan lainnya. Ketiga aspek ini tertuang dan tergambar dengan jelas dalam naskah ilmiah rujukan lahirnya sebuah peraturan daerah. Dalam konteks ilmu perundang-undangan, maka naskah ilmiah / akademik memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan kajian yang dalam terhadap substansi yang akan diatur. Maka dari itu untuk menyusun naskah akdemik dibutuhkan penelitian kepustakaan dan penelitian empiris sebagai data dasarnya.

Selain itu dalam proses perancangan sebuah perda ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga kemudian perda itu diberlakukan. Dan dalam setiap tahapan perumusannya harus melibatkan stakeholder terkait salah satunya organisasi masyarakat sipil atau organisasi perempuan yang ada di wilayah tersebut. Sebagai pimpinan salah satu organisasi perempuan, saya tidak pernah mendapatkan surat undangan dari sekretariat dewan kota kendari di kantor kami untuk duduk bersama berdiskusi, memberikan masukan dan saran dalam setiap tahapan penyusunan peraturan daerah ini. Padahal sejak berdirinya organisasi ini melakukan pendampingan dan langkah-langkah advokasi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik di kota kendari maupun di Sulawesi tenggara. Selain itu, secara nasional bersama-sama mitra kerjanya mendorong kuota 30% perempuan dalam partai politik atau jabatan politik.

Sangat disayangkan maksud baik para anggota dewan yang peduli pada perlindungan perempuan khusunya dan masyarakat kota umumnya tidak di barengi dengan kecerdasan membuat sebuah produk hukum. Sebab perlndungan perempuan tidak dapat dilakukan dengan menyerahkan tanggung jawab tindakan kekerasan seksual kepada perempuan dan tidak melibatkan pencegahan kepada laki-laki. Maksud hati mendapatkan pujian dan dukungan dengan menghasilkan produk hukum dimasa-masa akhir jabatan biar dibilang bekerja dan produktif, tapi tidak berguna. Maka sia-sialah saya sebagai warga kota kendari memilih para wakil saya di dewan kota dan menghabiskan anggaran untuk sebuah produk hukum yang mengatur pakaian masyarakatnya. Sangat kurang kerjaan sekali dan sama sekali tidak memberi manfaat bagi masyarakatnya terkhusus perempuan. Karena urusan memilih busana dan berpakaian seseorang adalah urusan dan pilihan mereka sendiri (baca: individu) bukan urusan anggota dewan yang terhormat (Baca: Negara). Masih banyak persoalan yang lebih penting yang perlu di urusi oleh Negara ini, misalnya di Kota kendari masih banyak jalan-jalan kota yang rusak, pembangunan ruko yang kian marak tanpa perencanaan saluan irigasi yang baik sehingga banjir kerap hadir saat musim hujan dan mulai meresahkan masyarakat kota, anak jalan yang entah dari mana asalnya nampak bertebaran menghiasi jalan kota. Lebih spesifik terhadap persoalan perempuan jika memang peduli terhadap perlindungan perempuan yakni kebijakan-kebijakan yang dapat membantu pemulihan perempuan korban kekerasan, misalnya membangun shulter/rumah aman atau rumah terampil buat mereka yang dapat membantu meningkatkan keterampilan dan menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungannya, meringankan atau menghapus biaya visum korban pemerkosaan pada rumah sakit rujukan. Melahirkan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal. Selain itu, kebijakan yang mendukung atau menggratiskan pemerikasaan kesehatan organ reproduksi perempuan, karena dalam program BPJS sendiri belum dapat memberikan pelayanan terkait pemerikasaan kesehatan reproduksi.

Dengan adanya perda etika berbusana ini secara tidak langsung merampas hak-hak asasi manusia terkhususnya perempuan untuk dapat menentukan pilihan pada kenyamanan mereka berbusana, selain itu saya prihatin terhadap laki-laki penduduk kota kendari karena melalui perda ini mereka di ibaratkan tidak dapat mengontrol atau mengendalikan dirinya sendiri, karena ketika melihat perempuan dengan busana “rok mini” atau tidak berpakaian seperti yang paparkan dalam perda ini, maka mereka kehilangan akal pikir karena hawa nafsu yang lebih diutamakan. Apakah ada yang dapat memberikan jaminan, bahwa ketika kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, ibu kita berbusana sesuai dengan pasal dalam perda ini, maka mereka akan terhindar dari segala bentuk kekerasan dan tindakan kriminal lainnya?. Dengan adanya perda ini dapat menurunkan index demokrasi wilayah provinsi Sulawesi Tenggara, sebab salah satu indikator index demokrasi adalah tidak adanya produk-prouduk hukum yang diskriminasi terhadap masyarakatnya.

Mengapa kita sangat terganggu dengan Rok Mini? Apakah keyakinan kita hanya sebatas Rok Mini?

Hasmida Karim

Direktur Eksekutif Lembaga Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN-SULTRA)

Alamat : BTN. Az-Harna Blok A No. 14

Jl. Bunggasi Kelurahan Rahandouna Kec. Poasia

Kota Kendari 93232

Telp : 0401 – 313 6590

Email : alpen.sultra@gmail.com

Terpublikasi juga pada website Famm Indonesia : http://famm.or.id/archives/2015/04/1047/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s