Pernyataan Sikap

Posted on Updated on

Kebijakan bias gender yang merugikan warga perempuan muncul lagi di Kota Kendari. Kali ini    melalui Peraturan Daerah (Perda) nomor 18 tahun 2014 tentang etika berbusana, Pemerintah Kota Kendari membatasi hak perempuan dalam mengekspresikan cara berpakaian. Perda tersebut telah ditetapkan DPRD Kota Kendari pada 22 Desember 2014.

 Perda inisiatif DPRD ini tidak landasi oleh data dan informasi yang berkaitan erat dengan latar belakang adanya kebijakan. Salah satu narasumber dalam sosialisasi perda di tingkat kecamatan menyatakan bahwa perda ini bertujuan melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan membiasakan warga kota kendari untuk berbusana dengan baik. Apakah selama ini warga kota kendari tidak etis dalam berbusana? Apakah memang ada korban kekerasan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan karena pakaian mereka?. Perlu di ketahui bahwa beberapa lembaga atau organisasi perempuan yang memberikan layanan penanganan KTP seperti Aliansi Perempuan (ALPEN-SULTRA), Koalisi Perempuan Indonesia wilayah SULTRA (KPI – SULTRA) dan Solidaritas Perempuan Kendari (SP) tidak pernah menerima pengaduan korban pelecehan atau kekerasan karena busana yang mereka pakai. Data tahun 2011- 2013 terdapat 70% kekerasan dalam rumah tangga dan 27% pelecehan seksual yang di tangani oleh lembaga/organisasi perempuan di Sultra ini dan dari data serta study kasus tersebut tidak ada satu orang pun korban yang mengalami bentuk kekerasan karena pakaian yang dikenakannya.

Perda ini juga bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku diantaranya:

  • UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1);
  • UU No.7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
  • UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia
  • Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  • Permendagri No.60 tahun 2007 tentang Pakaian PNS di Lingkup Depdagri dan Pemerintah Daerah.
  • Peraturan Mentri dalam Negeri No.15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Daerah
  • Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara no.9 tahun 2013 tentang PUG dalam pembangunan daerah. (BAB II Pasal 2 ttg Asas lahirnya perda PUG).
  • Permendikbud No. 45 tahun 2014 tentang seragam Nasional Siswa Sekolah.

Dan dalam isi pasal per pasalnya masih ada kerancuan penjelasan yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada penjelasannya dalam pasal 1 yakni ketentuan umum. Selain itu, pada pasal 12 ttg sanksi juga tidak memberikan penerapan yang bersifat mengikat dan memberi efek jera sebab dasar perundang-undangan nya lemah. Seyogya nya produk hukum dibuat untuk mengatur, mengikat dan memberikan efek jera serta tidak ada pertentangan dalam pasal per pasalnya.

Dengan adanya perda etika berbusana di kota kendari ini secara tidak langsung dapat menurukan indeks demokrasi provinsi Sulawesi tenggara secara nasional, sebab salah satu indikator dalam indeks demokrasi adalah tidak adanya perda-perda diskriminasi yang mengatur dan merampas hak-hak warga negaranya baik pada ranah domestik maupun publik. Selain itu ruang gerak perempuan akan lebih terbatas baik dalam ranah domestik maupun publik. Negara harus menjamin hak-hak setiap warga nya untuk dapat mengakses sumberdaya dan berpartisipasi dalam tahapan pembangunan secara adil dan setara.

Oleh karena itu, Forum Masyarakat Kota Kendari Menolak Perda-perda Diskriminatif ini menyatakan sikap dan menuntut DPRD Kota Kendari untuk :

  1. Membatalkan pelaksanaan Perda no.18 tahun 2014 ini karena tidak berdasar pada nilai-nilai, data, fakta dan kondisi yang ada di masyarakat kota kendari yang beragam dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang sudah berlaku.
  2. Meminta pertanggungjawaban DPRD kota Kendari terhadap pernyataannya yang melibatkan pemerhati ataupun organisasi perempuan dalam tahapan penyusunan perda ini.
  3. Merekomendasikan untuk membuat peraturan – peraturan yang lebih penting dan berkualitas serta berpihak pada kepentingan masyarakat umum, diantaranya :
  • Peraturan mengenai Perlindungan dan Pemulihan korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak.
  • Peraturan mengenai perlindungan social untuk pekerja informal
  • Peraturan mengenai perlindungan buruh migran.
  • Peraturan terkait pendidikan sebaya untuk kesehatan reproduksi remaja dan hubungannya dalam pencegahan penyakit menular seksual dan narkotika.
  • Peraturan mengenai tata kelola ruang publik dan pelestarian lingkungan.

Demikianlah Pernyataan Sikap ini kami buat dengan harapan agar Bapak/Ibu Anggota Dewan sebagai wakil masyarakat lebih berkualitas, mampu melindungi dan mengetahui hak-hak asasi warganya yang dijamin dan dilindungi oleh Negara.

“Pakaianku, Kenyamananku, Pilihanku !!!”

 

Kendari, 4 Mei 2015

Forum Masyarakat Kota Kendari Menolak Perda-perda Diskriminatif

Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN-SULTRA),

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sultra,

Solidaritas Perempuan (SP) Kendari,

LPM-EQUATOR,

Ibu Hj. Chadijah Thamrin,

Jaringan Perempuan Usaha Kecil Kota Kendari.

BALAI Perempuan KPI.

Forum Aktivis Perempuan Muda (FAMM – Indonesia) wilayah Sul-Tra

Disampiakn pada hearing (dengar pendapat ) Anggota Forum dengan Anggota DPRD Kota Kendari Tanggal 4 Mei 2015.

~Midha~

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s