Advocacy

KONFERENSI PERS “USUT TUNTAS TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN OLEH APARAT POLRES KENDARI TERHADAP Alm. ABDUL JALIL”

Posted on Updated on

DSC07221
Konferensi Pers yang dilaksanakan di Rock Cafe

Senin, 21 Juni 2016, Tim Advokasi bersama dengan Keluarga Alm. Abdul Jalil menggelar Konferensi Pers dengan Tema “Usut Tuntas Tindakan Penganiayaan yang Berakibat Kematian oleh Aparat Polres Kendari terhadap Alm. Abdul Jalil” di Rock Cafe. Tim advokasi ini terdiri dari 7 orang yang berasal dar lembaga masyarakat. Konferensi pers ini dihadiri oleh wartawan, baik dari media cetak maupun dari media elektronik. Dalam Konferensi Pers ini, tim advokasi mendesak Polda Sultra untuk mengusut tuntas kasus Alm. Jalil dan mengungkap kebenarannya. Tim Advokasi menilai ada beberapa kejanggalan yang ditemukan yang tidak sesuai dengan fakta seperti adanya LP dari korban yang mengaku bahwa Alm. Jalil memperkosa korban dan melakukan pembegalan, penangkapan yang dilakukan tidak disertai dengan surat penangkapan serta penyiksaan yang dilakukan oleh pihak Polres yang mengakibatkan Alm. Jalil meninggal dunia. Adanya kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini, membuat tim advokasi untuk mengusut tuntas kasus ini.

Konferensi Pers ini juga dihadiri oleh perwakilan dari KontraS Nasional, Satrio Wiratanu yang merupakan anggota dari tim advokasi ini. Beliau menuturkan bahwa sejak Juli 2015 sudah terjadi 134 kasus penganiayaan dan kasus Alm. Jalil ini merupakan kasus yang ke 135. Dari 135 kasus, terdapat 99 kasus yang penganiayaannya dilakukan oleh pihak polisi kepada pelaku. Beliau menuturkan bahwa ia akan membawa kasus ini ke pusat akan bertemu dengan Kabareskrim dan meminta agar kasus ini menjadi prioritas dalam penyelesaiannya.

DSC07202
Konferensi Pers yang dilaksanakan di Rock Cafe

Selain itu penuturan lebih lanjut diungkapkan oleh Anselmus A R M dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Kendari mengenai kasus ini. Beliau mengungkapkan bahwa pada proses penangkapan Alm. Jalil sama dengan penculikan. Beliau menduga bahwa latar belakang profesi sebagai staf BNN menjadi penyebab tertangkapnya Alm. Jalil. Data LBH Kendari mendapati ada 3 kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak polisi.   Beliau menegaskan agar SOP diberlakukan sesuai dengan prosedur.

Dari konferensi pers ini diharapkan kerja sama antara tim advokasi dan wartawan untuk sama-sama mengungkap kebenaran kasus ini dengan adanya keterbukaan informasi. Tim advokasi dan keluarga korban berharap agar wartawan membantu dan meminta Polres atau Polda untuk memediasi dan bertemu dengan korban.

 

Pemberitaan dapat dilihat langsung pada media lokal di: http://ww1.sultrakini.com/perdata/8-lembaga-bersatu-usut-kasus-jalil-ajukan-tujuh-tuntutan-2155.html

Pernyataan Sikap

Posted on Updated on

Kebijakan bias gender yang merugikan warga perempuan muncul lagi di Kota Kendari. Kali ini    melalui Peraturan Daerah (Perda) nomor 18 tahun 2014 tentang etika berbusana, Pemerintah Kota Kendari membatasi hak perempuan dalam mengekspresikan cara berpakaian. Perda tersebut telah ditetapkan DPRD Kota Kendari pada 22 Desember 2014.

 Perda inisiatif DPRD ini tidak landasi oleh data dan informasi yang berkaitan erat dengan latar belakang adanya kebijakan. Salah satu narasumber dalam sosialisasi perda di tingkat kecamatan menyatakan bahwa perda ini bertujuan melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan membiasakan warga kota kendari untuk berbusana dengan baik. Apakah selama ini warga kota kendari tidak etis dalam berbusana? Apakah memang ada korban kekerasan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan karena pakaian mereka?. Perlu di ketahui bahwa beberapa lembaga atau organisasi perempuan yang memberikan layanan penanganan KTP seperti Aliansi Perempuan (ALPEN-SULTRA), Koalisi Perempuan Indonesia wilayah SULTRA (KPI – SULTRA) dan Solidaritas Perempuan Kendari (SP) tidak pernah menerima pengaduan korban pelecehan atau kekerasan karena busana yang mereka pakai. Data tahun 2011- 2013 terdapat 70% kekerasan dalam rumah tangga dan 27% pelecehan seksual yang di tangani oleh lembaga/organisasi perempuan di Sultra ini dan dari data serta study kasus tersebut tidak ada satu orang pun korban yang mengalami bentuk kekerasan karena pakaian yang dikenakannya.

Perda ini juga bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku diantaranya:

  • UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1);
  • UU No.7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
  • UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia
  • Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  • Permendagri No.60 tahun 2007 tentang Pakaian PNS di Lingkup Depdagri dan Pemerintah Daerah.
  • Peraturan Mentri dalam Negeri No.15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Daerah
  • Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara no.9 tahun 2013 tentang PUG dalam pembangunan daerah. (BAB II Pasal 2 ttg Asas lahirnya perda PUG).
  • Permendikbud No. 45 tahun 2014 tentang seragam Nasional Siswa Sekolah.

Dan dalam isi pasal per pasalnya masih ada kerancuan penjelasan yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada penjelasannya dalam pasal 1 yakni ketentuan umum. Selain itu, pada pasal 12 ttg sanksi juga tidak memberikan penerapan yang bersifat mengikat dan memberi efek jera sebab dasar perundang-undangan nya lemah. Seyogya nya produk hukum dibuat untuk mengatur, mengikat dan memberikan efek jera serta tidak ada pertentangan dalam pasal per pasalnya.

Dengan adanya perda etika berbusana di kota kendari ini secara tidak langsung dapat menurukan indeks demokrasi provinsi Sulawesi tenggara secara nasional, sebab salah satu indikator dalam indeks demokrasi adalah tidak adanya perda-perda diskriminasi yang mengatur dan merampas hak-hak warga negaranya baik pada ranah domestik maupun publik. Selain itu ruang gerak perempuan akan lebih terbatas baik dalam ranah domestik maupun publik. Negara harus menjamin hak-hak setiap warga nya untuk dapat mengakses sumberdaya dan berpartisipasi dalam tahapan pembangunan secara adil dan setara.

Oleh karena itu, Forum Masyarakat Kota Kendari Menolak Perda-perda Diskriminatif ini menyatakan sikap dan menuntut DPRD Kota Kendari untuk :

  1. Membatalkan pelaksanaan Perda no.18 tahun 2014 ini karena tidak berdasar pada nilai-nilai, data, fakta dan kondisi yang ada di masyarakat kota kendari yang beragam dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang sudah berlaku.
  2. Meminta pertanggungjawaban DPRD kota Kendari terhadap pernyataannya yang melibatkan pemerhati ataupun organisasi perempuan dalam tahapan penyusunan perda ini.
  3. Merekomendasikan untuk membuat peraturan – peraturan yang lebih penting dan berkualitas serta berpihak pada kepentingan masyarakat umum, diantaranya :
  • Peraturan mengenai Perlindungan dan Pemulihan korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak.
  • Peraturan mengenai perlindungan social untuk pekerja informal
  • Peraturan mengenai perlindungan buruh migran.
  • Peraturan terkait pendidikan sebaya untuk kesehatan reproduksi remaja dan hubungannya dalam pencegahan penyakit menular seksual dan narkotika.
  • Peraturan mengenai tata kelola ruang publik dan pelestarian lingkungan.

Demikianlah Pernyataan Sikap ini kami buat dengan harapan agar Bapak/Ibu Anggota Dewan sebagai wakil masyarakat lebih berkualitas, mampu melindungi dan mengetahui hak-hak asasi warganya yang dijamin dan dilindungi oleh Negara.

“Pakaianku, Kenyamananku, Pilihanku !!!”

 

Kendari, 4 Mei 2015

Forum Masyarakat Kota Kendari Menolak Perda-perda Diskriminatif

Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN-SULTRA),

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sultra,

Solidaritas Perempuan (SP) Kendari,

LPM-EQUATOR,

Ibu Hj. Chadijah Thamrin,

Jaringan Perempuan Usaha Kecil Kota Kendari.

BALAI Perempuan KPI.

Forum Aktivis Perempuan Muda (FAMM – Indonesia) wilayah Sul-Tra

Disampiakn pada hearing (dengar pendapat ) Anggota Forum dengan Anggota DPRD Kota Kendari Tanggal 4 Mei 2015.

~Midha~

“MENAKAR KECERDASAN ANGGOTA DEWAN KOTA KENDARI”

Posted on Updated on

Tulisan ini merupakan Opini Direktur Alpen Sultra yang terpublikasi pada Koran Kendari Pos edisi 20 April 2015 dalam rangka menanggapi adanya Perda No. 18 tahun 2014 tentang Etika Bebusana di Kota Kendari.

~~~

Opini KuSejak minggu lalu sampai hari ini, Anggota Dewan Kota Kendari melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang Etika Berbusana Kota Kendari.   Saat membaca sebuah headline berita disalah berita online tentang hal ini membuat saya bertanya-tanya sendiri, Apa yang salah dengan gaya berbusana masyarakat kota kendari saat ini? Termasuk saya, apa yang salah dengan gaya berbusana saya? Apa yang salah dengan rok mini yang biasa saya padu padankan dengan celana panjang, kemeja longgar dan kerudung yang menutup kepala saya dan biasanya sewarna dengan warna baju atau celana yang saat itu saya kenakan? Apa yang salah dengan baju kaos dan celana yang dipakai kawan saya dikantor? Sampai-sampai Angota Dewan Kota sibuk berpikir keras dan menghabiskan waktu membuat peraturan Etika Berbusana ini. Kenyataannya selama ini pakaian sopan dan tertutup tidak menjamin perempuan bebas dar kekerasan baik di dalam dan diluar rumah. Oleh karena tu, jaminan keamanan seharusnya tidak diibatasi oleh gender, agama, etnis dan cara berpakaian karena hal itu adalah hak setiap warga negara.

Dalam ketentuan umum pasal 1 perda ini mengatakan bahwa Etika Berbusana adalah nilai-nilai yang menjadi patokan berbusana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat kota kendari. Klausal ini tentu saja akan menimbulkan pertanyaan bagi warga yang membacanya. Apakah selama ini kami sebagai warga kota tidak berbusana yang sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi patokan masyarakat ? kalau belum, maka nilai-nilai mana ya yang menjadi patokan itu?. Setelah membaca isi perda ini pasal per pasal, lebih banyak membatasi cara berpakaian perempuan. Jika maksud perda ini adalah mencegah dan melindungi perempuan dari tindak kekerasan diruang publik maka pemerintah perlu bekerja keras menegakkan hukum terkait tindakan pencabulan, pelecehan, dan pemerkosaan. Bukan dengan merampas hak warganya.

Pada saat saya mengikuti sosialisasi perda ini di kecamatan Mandonga, narasumber dari Universitas Muhammadiyah menyatakan bahwa nilai-nilai ini adalah nilai-nilai ketimuran dan bukan nilai-nilai kebaratan. Ini semakin membuat saya bingung, karena nilai-nilai ketimuran atau budaya bangsa Indonesia sendiri seyoga nya tidak bertutup kepala (berkerudung, jilbab dkk). Budaya berpakaian dengan menutup kepala (berkerudung, jilbab dkk) adalah budaya Arab atau negara-negara timur tengah. Dan ketika saya berkerudung pun, masih juga saya mendapatkan perlakuan yang melecehkan, entah itu dari pandangan dan bahasa tubuh orang lain. Saya pun bertanya dan mengutarakan pendapat dalam forum sosialisi tersebut bahwa apakah ada data dan dasar ilmiah yang telah dilakukan dan temukan di kota kendari ini bahwa seorang mengalami pelecehan atau perlakuan tidak senonoh karena gaya berbusana nya?. Kalau ada, bisakah saya mendapatkan naskah ilmiah tersebut sehingga menjadi dasar perumusan lahirnya peraturan daerah etika berbusana ini. Narasumber maupun anggota dewan yang hadir saat itu tidak mampu memberikan saya data maupun naskah ilmiah sebagai rujukan perda ini.

Pada hakekatnya penyusunan peraturan daerah atau biasa disingkat perda disusun berdasarkan hasil kajian atau penelitian ilmiah sebagai rujukan sehingga lahirlah sebuah perda. Selain itu dalam penyusunan sebuah perda perlu dan sangat penting mempertimbangakan tiga aspek berikut yakni pertama Aspek yuridis dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat dalam artian tidak bertentangan dengan produk-produk hokum sebelumnya yang sudah berlaku. Kedua Aspek sosiologis, dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, keberagaman. Selain itu, produk hukum yang dilahirkan mampu mengatasi permasalahan social yang ada di masyarakat saat itu. Dan ketiga Aspek filosofis, yang dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan kepercayaan lainnya. Ketiga aspek ini tertuang dan tergambar dengan jelas dalam naskah ilmiah rujukan lahirnya sebuah peraturan daerah. Dalam konteks ilmu perundang-undangan, maka naskah ilmiah / akademik memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan kajian yang dalam terhadap substansi yang akan diatur. Maka dari itu untuk menyusun naskah akdemik dibutuhkan penelitian kepustakaan dan penelitian empiris sebagai data dasarnya.

Selain itu dalam proses perancangan sebuah perda ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga kemudian perda itu diberlakukan. Dan dalam setiap tahapan perumusannya harus melibatkan stakeholder terkait salah satunya organisasi masyarakat sipil atau organisasi perempuan yang ada di wilayah tersebut. Sebagai pimpinan salah satu organisasi perempuan, saya tidak pernah mendapatkan surat undangan dari sekretariat dewan kota kendari di kantor kami untuk duduk bersama berdiskusi, memberikan masukan dan saran dalam setiap tahapan penyusunan peraturan daerah ini. Padahal sejak berdirinya organisasi ini melakukan pendampingan dan langkah-langkah advokasi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik di kota kendari maupun di Sulawesi tenggara. Selain itu, secara nasional bersama-sama mitra kerjanya mendorong kuota 30% perempuan dalam partai politik atau jabatan politik.

Sangat disayangkan maksud baik para anggota dewan yang peduli pada perlindungan perempuan khusunya dan masyarakat kota umumnya tidak di barengi dengan kecerdasan membuat sebuah produk hukum. Sebab perlndungan perempuan tidak dapat dilakukan dengan menyerahkan tanggung jawab tindakan kekerasan seksual kepada perempuan dan tidak melibatkan pencegahan kepada laki-laki. Maksud hati mendapatkan pujian dan dukungan dengan menghasilkan produk hukum dimasa-masa akhir jabatan biar dibilang bekerja dan produktif, tapi tidak berguna. Maka sia-sialah saya sebagai warga kota kendari memilih para wakil saya di dewan kota dan menghabiskan anggaran untuk sebuah produk hukum yang mengatur pakaian masyarakatnya. Sangat kurang kerjaan sekali dan sama sekali tidak memberi manfaat bagi masyarakatnya terkhusus perempuan. Karena urusan memilih busana dan berpakaian seseorang adalah urusan dan pilihan mereka sendiri (baca: individu) bukan urusan anggota dewan yang terhormat (Baca: Negara). Masih banyak persoalan yang lebih penting yang perlu di urusi oleh Negara ini, misalnya di Kota kendari masih banyak jalan-jalan kota yang rusak, pembangunan ruko yang kian marak tanpa perencanaan saluan irigasi yang baik sehingga banjir kerap hadir saat musim hujan dan mulai meresahkan masyarakat kota, anak jalan yang entah dari mana asalnya nampak bertebaran menghiasi jalan kota. Lebih spesifik terhadap persoalan perempuan jika memang peduli terhadap perlindungan perempuan yakni kebijakan-kebijakan yang dapat membantu pemulihan perempuan korban kekerasan, misalnya membangun shulter/rumah aman atau rumah terampil buat mereka yang dapat membantu meningkatkan keterampilan dan menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungannya, meringankan atau menghapus biaya visum korban pemerkosaan pada rumah sakit rujukan. Melahirkan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal. Selain itu, kebijakan yang mendukung atau menggratiskan pemerikasaan kesehatan organ reproduksi perempuan, karena dalam program BPJS sendiri belum dapat memberikan pelayanan terkait pemerikasaan kesehatan reproduksi.

Dengan adanya perda etika berbusana ini secara tidak langsung merampas hak-hak asasi manusia terkhususnya perempuan untuk dapat menentukan pilihan pada kenyamanan mereka berbusana, selain itu saya prihatin terhadap laki-laki penduduk kota kendari karena melalui perda ini mereka di ibaratkan tidak dapat mengontrol atau mengendalikan dirinya sendiri, karena ketika melihat perempuan dengan busana “rok mini” atau tidak berpakaian seperti yang paparkan dalam perda ini, maka mereka kehilangan akal pikir karena hawa nafsu yang lebih diutamakan. Apakah ada yang dapat memberikan jaminan, bahwa ketika kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, ibu kita berbusana sesuai dengan pasal dalam perda ini, maka mereka akan terhindar dari segala bentuk kekerasan dan tindakan kriminal lainnya?. Dengan adanya perda ini dapat menurunkan index demokrasi wilayah provinsi Sulawesi Tenggara, sebab salah satu indikator index demokrasi adalah tidak adanya produk-prouduk hukum yang diskriminasi terhadap masyarakatnya.

Mengapa kita sangat terganggu dengan Rok Mini? Apakah keyakinan kita hanya sebatas Rok Mini?

Hasmida Karim

Direktur Eksekutif Lembaga Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN-SULTRA)

Alamat : BTN. Az-Harna Blok A No. 14

Jl. Bunggasi Kelurahan Rahandouna Kec. Poasia

Kota Kendari 93232

Telp : 0401 – 313 6590

Email : alpen.sultra@gmail.com

Terpublikasi juga pada website Famm Indonesia : http://famm.or.id/archives/2015/04/1047/

Konferensi Perss Aktivis Perempuan Sul-Tra dalam Perayaan Hari Kartini 21 April 2015

Posted on Updated on

Siaran Media

“KARTINI MASIH TERDISKRIMINASI”

Setiap tanggal 21 April seluruh warga Negara Indonesia memperingatinya sebagai Hari lahir Kartini yang merupakan pahlwan Nasional bangsa ini. Ungkapan “habis gelap terbitlah terang” merupakan ungkapan yang mengambarkan kondisi perempuan saat itu yang hanya dianggap sebagai pelengkap kehidupan laki-laki. Mereka diposisikan hanya pada ranah rumah tangga (baca: domestifikasi). Nilai-nilai perjuangan Kartini salah satunya adalah mengangkat derajat dan martabat perempuan Indonesia melalui pendidikan. Perempuan bukan hanya harus tau membaca tapi juga harus bisa menulis (baca: sekolah) agar dapat mengembangkan diri dan potensi yang di milikinya untuk berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan Laki-laki untuk dapat duduk berdampingan dalam segala aspek kehidupan.

Hari ini nilai-nilai perjuangan Kartini itu memudar karena adanya beberapa aturan-aturan yang kembali mengkontrol dan merampas hak-hak perempuan untuk mentukan pilihannya baik pada ranah pribadi maupun publik. Aturan tersebut terbungkus rapi dalam sebuah produk kebijakan yang di hasilkan oleh pemerintah sebagai pelaku utama pembuat kebijakan untuk mengakomodir kepentingan mereka dan bukan kepentingan perempuan itu sendiri sebagai bagian dari masyarakat umum. Peraturan-peraturan yang mendiskriminasi dan mengambil hak-hak perempuan itu kian hari kian marak terjadi tidak hanya di Kota Aceh, Kabupaten Bulukumba, Kota Tasikmalaya namun juga Kota Kendari kampung halaman kami.

Baru-baru ini Anggota Dewan Kota Kendari melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang Etika Berbusana Kota Kendari di seluruh kantor kecamatan yang ada di Kota ini. Dalam penjelasan narasumber dan anggota DPRD latar belakang lahirnya perda ini adalah niat untuk melindungi masyarakat terutama perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual.

Kami menilai latar belakang lahirnya perda ini yang kerap kali diungkapkan oleh mereka saat sosialisasi tidak berdasar pada data dan fakta dilapangan. Aliansi Perempuan (ALPEN-SULTRA), Koalisi Perempuan Indonesia wilayah SULTRA dan Solidaritas Perempuan Kendari dalam melakukan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual terjadi bukan karena pakaian yang di kenakan oleh perempuan. Data tahun 2011- 2013 terdapat 70% kekerasan dalam rumah tangga dan 27% pelecehan seksual yang di tangani oleh lembaga/organisasi perempuan di Sultra ini. Dari data dan study kasus tersebut tidak ada satu orang pun korban yang mengalami bentuk kekerasan karena pakaian yang dikenakannya. Jaminan keamanan warga Negara seharusnya tidak diibatasi oleh gender, agama, etnis dan cara berpakaian tertentu karena hal itu adalah hak setiap warga negara.

Dalam proses/tahapan penyusunan perda ini pun tidak melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk tokoh perempuan dan organisasi perempuan Alpen Sultra yang telah sepuluh tahun lebih bekerja mendampingi, melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah khususnya dalam mengembangkan kelompok perempuan usaha kecil/mikro. Perda ini juga bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku diantaranya: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Peraturan Mentri dalam Negeri No.15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Daerah serta Bab II Pasal 2 Asas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara no.9 tahun 2013 tentang PUG dalam pembangunan daerah.

Dengan adanya perda etika berbusana di kota kendari ini secara tidak langsung dapat menurukan indeks demokrasi provinsi Sulawesi tenggara secara nasional, sebab salah satu indikator dalam indeks demokrasi adalah tidak adanya perda-perda diskriminasi yang mengatur dan merampas hak-hak warga negaranya baik pada ranah domestik maupun publik. Selain itu ruang gerak perempuan akan lebih terbatas baik dalam ranah domestik maupun publik. Negara harus menjamin hak-hak setiap warga nya untuk dapat mengakses sumberdaya dan berpartisipasi dalam tahapan pembangunan secara adil dan setara.

Oleh karena itu, terkait adanya perda No.18 tahun 2014 tentang Etika berbusana ini, maka Forum Masyarakat Kota Kendari Menolak Perda-perda Diskriminatif menuntut DPRD Kota Kendari untuk :

1. Membatalkan pelaksanaan Perda no.18 tahun 2014 ini karena tidak berdasar pada nilai-nilai, data, fakta dan kondisi yang ada di masyarakat kota kendari yang beragam dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang sudah berlaku.
2. Meminta pertanggungjawaban DPRD kota Kendari terhadap pernyataannya yang melibatkan pemerhati ataupun organisasi perempuan dalam tahapan penyusunan perda ini.
3. Menghimbau untuk menegakkan hukum dan keadilan serta memberikan perlindungan dan pemulihan kepada perempuan korban kekerasan.

Demikianlah siaran Perss ini kami buat dengan harapan agar masyarakat kota kendari mengetahui hak-hak asasinya yang dijamin dan dilindungi oleh Negara.
“SATU LANGKAH, SATU SUARA, TIDAK ADA DISKIRMINASI DAN PERAMPASAN HAK-HAK ASASI PEREMPUAN”
Kendari, 21 April 2015
Forum Masyarakat Kota Kendari Menolak Perda-perda Diskriminatif

ALPEN-SULTRA, KPI Wilayah Sultra, Solidaritas Perempuan Kendari, PUSPAHAM, LPM-EQUATOR, Ibu Hj. Chadijah Thamrin, Ibu Hj. Harmina Andi Baso.

Link Berita media Lokal :

http://beritakotakendari.com/2015/04/kartini-tolak-perda-etika-berbusana/

dan

http://www.zonasultra.com/2014a/content/view/4257/502/

Kampanye Advokasi Pembebasan Aktivis Lingkungan, Eva Bande

Posted on Updated on

Kendari – Jumat, 6 Juni 2014, Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara bersama dengan beberapa aktivis lingkungan dan perempuan mengadakan kegiatan kampanye lingkungan dan advokasi pembebasan aktivis, Eva Bande. Kegiatan ini diselenggarakan di depan kantor Walikota. Kampanye ini diselenggarakan sehubungan dengan hari lingkungan, dimana beberapa aktivis memberikan orasinya terkait dengan permasalahan lingkungan dan juga advokasi terkait kasus Eva Bande.

DSC_0203

Eva Susanti Hanafi Bande, (Eva Bande), lahir di Luwuk 36 tahun silam yang lalu. Ia menamatkan Sekolah Menengah Atasnya (SMA) di Luwuk, dan kemudian melanjutkan Pendidikannya ke Universitas Tadulako, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), pada tahun 1998 silam yang lalu. Pada saat itu juga Eva sudah mulai terlibat dalam gerakan mahasiswa.

Perjuangan Eva Bande dalam membela hak-hak petani dimulai pada tahun 1999. Pada saat itu Eva bersama kawan-kawannya di Front Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tengah terlibat langsung dalam pembelaan petani Tambak, korban perampasan hak dari perusahaan tambak di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Selain itu, sejak tahun 2008 hingga sekarang, Eva yang merupakan Koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS), juga aktif membela hak-hak petani yang dirampas oleh pihak pengusaha di dataran Moilong, Toili, Toili Barat.

Tidak hanya membela hak-hak petani, Eva juga aktif membela perjuangan hak-hak kaum perempuan khususnya perempuan korban kekerasan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Eva yang pada tahun 2002 sudah aktif di Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah bersama kawan-kawannya mengorganisir kaum perempuan di Kabupaten Poso yang kemudian melahirkan banyak perempuan-perempuan yang kemudian aktif di gerakan di Poso. Karena kegigihannya dalam mengorganisir dan mendidik kaum perempuan di Poso, Eva beserta kawan-kawannya menjadi salah satu penggerak proses perdamaian di Kabupaten Poso yang disebut dengan Perempuan Merajut Perdamaian — (sumber: berdikari online)

DSC_0202

Awal mula hingga terjadi penangkapan Eva Bande

Bermula dari penutupan jalan kantong produksi petani di Desa Piondo, jalan yang di lalui oleh petani ke kebun kakao dan persawahan. Ratusan petani yang menggunakan jalan tersebut marah besar, mereka menuntut perusahaan yang menggali lubang sedalam 7 meter dan lebar 4 meter itu agar segera memperbaiki jalan yang mereka lalui.

Ratusan petani mendatangi kantor PT. BHP, perusahaan patungan antara Inhutani I dan PT. KLS. Belakangan PT. KLS telah membeli secara keseluruhan saham Inhutani I, petani menuntut jalan itu di perbaiki agar bisa di lalui menuju lahan pertanian. PT. KLS berencana menggusur kebun kakao petani desa Piondo. Itulah yang memancing kemarahan warga.

Tanggal 26 Mei 2011, ratusan petani yang marah mendatangi kantor PT. KLS, Eva Bande yang datang dikerumunan massa tersebut, meminta agar petani tenang dan jangan terbawa emosi, tetapi karena kemarahan warga yang sudah memuncak kepada perusahaan itu, Eva Bande tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya petani melakukan tindakan merusak karena pihak perusahaan tidak mau memperbaiki jalan yang mereka lubangi. Karena kejadian tersebut, Eva Bande di tuntut melanggar pasal 160 KUHP, melakukan kejahatan di depan penguasa umum.

Pasal 160 KUHP ini telah resmi di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sepanjang di maknai sebagai delik materil maka dianggap masih konstitusional. Pertanyaan kemudian adalah? Apakah Murad Husain penguasa sehingga pasal ini diberlakukan untuk menjerat Eva Bande. Jawabannya TIDAK. Murad Husain bukan penguasa dia adalah pengusaha perkebunan yang merusak Suaka Margasatwa Bangkiriang dan telah resmi menjadi tersangka sebagai pelaku usaha perkebunan ilegal oleh Polres Banggai pada tahun 2010. (sumber : Kontra S)

1535388_662584023778382_3723762521084565412_n

KAMPANYE PERDANA GUGUS TUGAS BUNDA MENYAPA

Posted on

Kendari – BKKBN melalui program Gugus Tugas Bunda Menyapa, mengundang sejumlah stockholder yang telah terlibat dalam program untuk menghadiri launching perdana program ini. Kegiatan kampanye ini dilakukan di depan taman Walikota, tepatnya disejumlah titik lampu merah (25/04/2014).

DSC_0123

Turut hadir dalam kegiatan ini oleh bapak wakil Walikota, ketua BNN, POLRI, dinas-dinas setempat, serta LSM-LSM termasuk Aliansi Perempuan di dalamnya

Kegiatan ini merupakan bentuk kampanye kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak-anak yang meminta uang di jalan. Pasalnya, makin banyak anak-anak di jalanan yang meminta-minta uang. Disatu sisi ini tidak mendukung tumbuh kembang anak, dan disisi lain sangat tidak aman untuk anak-anak berada di jalanan.

DSC_0124DSC_0128

 

 

 

 

 

 

 

Kampanye dilakukan dengan membagikan brosur berisi himbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak-anak di jalanan. Dikatakan pula, ada banyak cara untuk memberikan uang tanpa perlu memberikan secara langsung di jalan, karena hal inilah yang menyebabkan anak-anak enggan untuk meninggalkan kondisi jalanan.

Kegiatan ini juga merupakan bentuk edukasi bagi masyarakat, agar mendukung terciptanya kota Kendari yang layak anak. Dapat dikatakan, tidaklah layak apabila anak-anak berada di jalanan, sehingga upaya awal inilah yang dapat dilakukan, agar pihak masyarakat mau mendukung program pemerintah ini.

Bapak wakil Walikota menyatakan bahwa anak-anak di wilayah kota Kendari ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sehingga perlulah kita meninggalkan sesuatu yang baik bagi mereka, salah satunya adalah dengan adanya program ini. Program ini merupakan langkah awal untuk meminimalisir anak-anak berada di jalanan. –Melya-

 

Workshop Gugus Tugas Kota Layak Anak

Posted on Updated on

DSC_0112Kendari – BKKBN menyelenggarakan workshop gugus tugas KLA (Kota Layak Anak). Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 15 April 2014 bertempat di hotel Clarion. Dalam workshop ini hadir bapak Hamid Pattilima selaku Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Beliau memberikan gambaran pemahaman terkait 31 indikator dalam KLA. Tahapan KLA adalah sebagai berikut : KLA : 31 indikator – Utama : 28 indikator – Nindya : 25 indikator – Madya : 21 indikator – Pratama : 17 indikator.

Saat ini kota Kendari masih berada pada posisi madya dengan 21 indikator yang telah terpenuhi. Bersamaan dengan kota Kendari, ada kota Malang dan kota Padang. Terkait salah satu indicator yang mana menyatakan adanya keterlibatan LSM, maka disinilah peran Aliansi Perempuan dalam mengambil bagian untuk menciptakan kota layak anak di kota Kendari.

Dibahas terkait dengan memulai menciptakan KLA ini adalah pentingnya melibatkan Forum Anak yang dimiliki kota Kendari dalam setiap kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. Seperti halnya dalam worshop ini, hadir pula sejumlah anggota Forum Anak kota Kendari. Pertemuan ini juga memiliki satu materi terkait dengan Hak Anak. Bagaimana memahami hak-hak yang dimiliki oleh anak, serta mengimplementasikannya. -Melya-

 

PELATIHAN ADVOKASI KEBIJAKAN DALAM MUSREMBANG Di DESA SAPONDA oleh ALIANSI PEREMPUAN SULAWESI TENGGARA

Posted on Updated on

???????????????????????????????

Kendari – Pada UU 25/2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
menyebutkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk berpartisipasi aktif dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah. Salah satu fungsi APBD adalah
mendistribusikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, kesejahteraan ternyata dirasa
belum merata bagi seluruh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah minimnya alokasi
anggaran, terlebih untuk aspek pelayanan publik dibidang kesehatan dan pendidikan.
Pemerintah Indonesia saat ini telah mengesahkan UU No 06 tahun 2014 tentang
Kemandirian desa (UU Desa). Undang-undang ini menyatakan bahwa Negara melindungi
dan memberdayakan desa untuk menuju desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis.
Undang-undang ini mendorong untuk terciptanya desa sebagai basis kemandirian social
dan politik bagi masyarakat.t dalam pemerintahan dan bernegara.

Baca entri selengkapnya »

DISKUSI KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN PENULARAN HIV AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Posted on Updated on

Kendari – Pada tanggal 5 Februari 2014, Aliansi Perempuan bekerjasama dengan Dinas P&P menyelenggarakan diskusi terkait dengan kelompok kerja untuk penanggulangan permasalahan HIV AIDS dan narkoba. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari rangkaian pertemuan yang telah diadakan sebelumnya. Pertemuan ini dihadiri oleh Focil Indonesia, WALHI, Dinas Kesehatan, dan Kelompok JARPUK.

DSC_0066Dalam pertemuan ini dibahas mengenai langkah konkrit yang akan dilakukan sehubungan dengan implementasi penanggulangan HIV AIDS dan narkoba. Ibu Husnawati selaku fasilitator dalam diskusi ini mengarahkan peserta untuk membuat agenda nyata yang akan dilakukan dalam beberapa bulan kedepan seusai pertemuan ini. Pada pertemuan sebelumnya telah disepakati pemetaan untuk target rentan terhaap kedua permasalahan ini. Dan dalam pertemuan ini disepakati adanya 4 agenda nyata yang akan diimplementasikan terhadap target rentan yang telah disepakati, yaitu :

 

  1. Audiensi terhadap Walikota Kendari mengenai adanya program ini
  2. Sosialisasi-sosialisasi diberbagai target rentan di kota Kendari
  3. Pelatihan untuk pengembangan kapasitas TOGA/TOMAS terkait informasi HIV AIDS dan narkoba
  4. Kampanye

 

DSC_0068

Agenda ini akan mulai dilakukan pada bulan April mendatang. Tingkat HIV AIDS dan penggunaan narkoba terbilang cukup tinggi di Kendari. Dikutip dari Antara News, bahwa sekitar 53 persen dari 5.000 kelompok usia remaja di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berisiko terjangkit virus HIV/AIDS. Dengan tingkat potensi yang cukup tinggi inilah, perlu dibuat sebuah program yang dapat meminimalisir semakin merebaknya penyebaran virus ini.

Kondisi ini sangatlah memungkinkan, apabila dilihat dari maraknya peredaran hiburan malam di kota Kendari. Kita harapkan program ini, dapat membantu membuka mata masyarakat akan rentannya kondisi mereka saat ini. – Melya-

GUGUS TUGAS BUNDA MENYAPA

Posted on Updated on

Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara terlibat dalam program pemerintah kota dalam menangani permasalahan anak jalanan. Pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2014 ini, dihadiri oleh bapak wakil Walikota Kendari, Ketua BP dan KB, sejumlah SKPD serta beberapa praktisi LSM di kota Kendari. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama dalam membahas kelanjutan implementasi dalam program GTBM (Gugus Tugas Bunda Menyapa) ini.

Permasalahan anak jalanan merupakan permasalahan yang semakin lama semakin mengkawatirkan. Pasalnya semakin banyak anak-anak yang ada dijalanan. Bapak wakil Walikota menyatakan “ada tiga kategori anak yang ada dijalanan, yaitu karena permasalahan keluarga, karena permasalahan ekonomi, dank arena mafia”. Dan beliau menambahkan bahwa penting adanya pendekatan kepada keluarga dalam mengatasi hal tersebut.

Anak merupakan asset bangsa, sehingga penting untuk memperhatikan mereka sejak dini. Program inilah salah satunya. Dalam pertemuan ini sempat terjadi beda pendapat mengenai nama program. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa istilah bunda lebih cenderung kepada program ini diperuntukkan untuk kaum wanita saja, sementara ini adalah program bersama sebagai warga masyarakat Kendari. Namun, ibu ketua BP dan KB memberikan penjelasan “kenapa diberi nama Bunda, ini karena adanya aspek secara psikologi bahwa bunda adalah sosok yang hangat dan mengayomi, sehingga ketika kita turun ke lapangan, anak-anak akan merasakan sosok keibuan yang sedang menyapa mereka, jadi secara tidak langsung mereka akan merasa diperhatikan”. Secara umum, tujuan dari program ini adalah mengembalikan anak-anak ditempat seharusnya mereka berasal, yaitu sekolah. Dalam program GTBM ini nantinya juga akan dibuat pemecahan solusi baik di bidang pendidikan maupun dibidang ekonomi. Namun sebelumnya, PR terdekat yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan dan identifikasi kelompok anak-anak jalanan terlebih dahulu.

Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai susunan pengurus yang nantinya akan bekerja dalam program GTBM ini. Adapun kepengurusan ini tidak hanya dari pihak pemerintah saja, melainkan juga melibatkan para praktisi LSM di kota Kendari. Semoga diharapkan kedepannya program GTBM ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga anak-anak semakin menyadari pentingnya belajar dan melakukan hal-hal yang positif untuk masa depan mereka. –Melya-