Anti-violence

Validasi Penyusunan Kertas Posisi untuk Kebijakan Kesehatan dan Hak Reproduksi & Seksual Perempuan

Posted on Updated on

Peserta Validasi data dan Informasi untuk Penyusunan Kertas Posisi kebijakan kesehatan dan hak Reproduksi dan SeksualAliansi perempuan Sulawesi Tenggara atau ALPEN – SULTRA berpartisipasi dalam Diskusi Kelompok Terarah (FGD) untuk penyusunan kertas posisi dan verifikasi data dan informasi terkait Kebijakan Kesehatan dan Hak Reproduksi & Seksual yang diadakan oleh KOMNAS Perempuan Indonesia di Makassar sejak 27 – 29 Mei 2015.  Sebelumnya pada bulan Maret – April 2015, KOMNAS perempuan Indonesia telah melakukan kajian dokumen dan kajian lapangan pada 3 kota yakni Jogjakarta, Bandung dan Balikpapan.  Dari hasil kajian lapangan ini ditemukan bahwa pemenuhan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi sangat dipengaruhi beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah (1) faktor budaya termasuk di dalamnya peran pengambilan keputusan di keluarga, 2) akses terhadap hak informasi, dengan masih rendahnya pemahaman terkait kesehatan seksual dan reproduksi; (3) kebijakan dan anggaran yang seringkali terjadi perubahan dan sangat bergantung pada kepemimpinan secara struktural baik di tingkat nasional, propinsi dan kota/kabupaten; (4) infrastruktur tempat pelayanan kesehatan dan infrastruktur jalan serta transportasi, terutama di wilayah geografis pegunungan dan kepulauan.

Dalam rangka menajamkan kertas posisi yang dikembangkan, penting untuk melakukan pertemuan validasi data dan informasi ini dengan harapan pertemuan validasi ini akan menajamkan dan menyempurnakan serta mensosialisasikan hasil temuan, yang dapat berkontribusi dalam perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan dalam mengakses dan mengkontrol kesehatan seksual dan reproduksinya. Kertas Posisi inipun diharapkan menjadi masukan atas RUU Kekerasan Seksual, yang dibangun Komnas Perempuan bersama mitra di berbagai wilayah di Indonesia.

Untuk diketahui bahwa meningkatnya angka kematian ibu (AKI) di tahun 2012 sebanyak 359 kasus per 100.000 kelahiran hidup juga mendasari dilaksanakannya pertemuan ini.  Selain itu meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai daerah dimana 56% dari jumlah kasus yang di tangani adalah kekerasan seksual (pelecehan, pencabulan, pemerkosaan).  Sumber CATAHU Komnas Perempuan 2013 – 2014.

Peserta tidak hanya di hadiri oleh CSO mitra KOMNAS perempuan namun juga dihadiri oleh SKPD terkait (Kesehatan, Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan KPA (komisi penanggulangan AIDS) dari masing-masing provinsi di wilayah timur Indonesia.  Diskusi diawali dengan persentase hasil kajian dan temuan lapangan yang terfokus pada empat hal yakni 1). pencegahan; 2). pelayanan; 3). penganggaran; dan 4). partnership.

Dalam isu kebijakan atau program terkait pencegahan belum banyak dilakukan oleh SKPD terkait karena dalam perencanaan atau usulan program tidak semua usulan kegiatan tercakup dalam usulan anggaran.  Contoh layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi seperti cek IVA atau papsmear tidak ada dalam layanan di Puskesmas – Puskesmas.  Akses informasi terkait kesehatan organ reproduksi belum sampai pada kelompok-kelompok masyarakat akar rumput.  Puskesmas hanya sebatas memberikan layanan pemasangan KB (kontaspsi) dan persalinan. Namun ada juga daerah yang telah membuat kebijakan pencegahan dalam bentuk Perda (contoh di Daerah Istimewa Jogjakarta) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas, yang salah satu pasalnya mencakup pemenuhan atas hak informasi tentang kesehatan reproduksi.  Permasalahan lainnya dalam lingkup pencegahan antara lain pada sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Seksual hanya terfokus pada pemberian informasi HIV-AIDS dan banyak diberikan kepada remaja dengan pelibatan dari sekolah dan untuk alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Pemberian informasi tentang masalah-masalah kesehatan reproduksi  untuk komunitas khususnya perempuan tidak dilakukan secara reguler dan kesenjangannya banyak diisi oleh LSM dengan segala keterbatasannya.

Dalam isu Pelayanan yang merujuk pada Kebijakan melalui UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang kemudian di turunkan lagi melalui PP no. 61 tentang Kesehatan Reproduksi dianggap sebagai langkah yang baik karena adanya terobosan dalam layanan untuk perempuan korban kekerasan seksual. Namun, sangat diskriminatif untuk pmberian layanan terhadap kelompok gay, lesbian dan transgender.  Selain itu, satu pasal dengan pasal lainnya dalam PP no. 61 bisa kontradiktif.  Lemahnya pelayanan ke masyarakat dapat mencerminkan lemahnya produk hukum / kebijakan yang di buat.  Usulan untuk revisi beberapa pasal dalam PP tersebut juga menjadi bagian dari rekomendasi pertemuan ini.  Selain itu ada 10 daerah yang telah mempunyai kebijakan tentang KIBBLA (Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dan Anak Balita)  di mana proses penyusunannya sangat sistematis mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan program sangat sistematis, namun dalam implementasinya masih harus dilihat efektivitasnya dan tidak jalannya evaluasi.  Hanya Kota Bandung yang baru saja melakukan Evaluasi terhadap implementasi Perda KIBBLA ini.

Kesenjangan dalam akses layanan kesehatan juga terjadi dalam pengambilan keputusan yang masih rendah untuk kelompok perempuan.  Keputusan tersebut biasanya di buat oleh suami atau di tentukan oleh keluarga tanpa menanyakan atau mempertimbangan kondisi kesehatan perempuan.  Isu ini sangat terpengaruh oleh faktor budaya yang patriarki yang mengikat perempuan untuk dapat memutuskan kesehatan dirinya sendiri.  Kebijakan yang tepat masih berbenturan dengan cara pandang masyarakat yang lebih mengutamakan tradisi.  Disisi lain, kurang nya tenaga kesehatan yang mau bekerja memberikan layanan sampai ke pelosok-pelosok desa juga dirasakan menghambat implementasi kebijakan yang tepat tersebut.  Ditambah lagi adanya sikap tenaga kesehatan yang belum menerima semua kelompok masyarakat.

Pada isu anggaran peserta juga berkeluh kesah pada kurangnya alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan bahkan untuk program2 pencegahan jarang mendapatkan porsi dalam anggaran kesehatan.  Kerjasama antar lintas sektoral direkomendasikan untuk menjadi usulan dalam strategy penganggaran pada kertas posisi ini.  Selain itu, pemanfaatan dana-dana CSR perusahaan juga dapat menjadi alternatife penganggaran kesehatan.

Sesi terakhir kegiatan dilakukan dengan memetakan kembali alur pelayanan/tindakan/penanganan kesehatan maupun kasus kekerasan terhadap perempuan.  Tujuan nya adalah untuk melihat titik temu / solusi dalam penanganan kesehatan dan hak reproduksi seksualitas perempuan kedepan.  Dijabarkan juga beberapa tantangan kedepan terhadap isu kesehatan dan hak reproduksi dan seksual perempuan adalah 1. AKI (Angka Kematian Ibu) melahirkan meningkat; 2. Data penderita HIV pada ibu Rumah Tangga; 3. Pernikahan anak akibat kehamilan tidak di inginkan; 4. Tes keperawanan; 5. Sunat Perempuan; dan 6. Kekerasan Seksual yang makin tinggi.  Tantangan- tantangan ini kemudian menjadi pekerjaan bersama untuk ditindak lanjuti dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak bias gender, tidak diskriminasi, kolaboratif, berpihak pada masyarakat miskin dan akuntabel.

~~~~~~

Makassar, 29 Mei 2015.

Midha Karim

Film baru ‘Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara’ ~ New film ‘The Women’s Alliance of Southeast Sulawesi’

Posted on Updated on

Kami sangat senang dan bangga telah melaunching film terbaru kami yakni Film Profil ALPEN-SULTRA. Silahkan kunjungi ini (Bahasa Ingris) atau ini (Bahasa Indonesia) untuk menyaksikan film ini baik dalam versi Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendownload film ini dengan kualitas yang baik.

Atau Anda dapat menyaksikannya dalam versi Youtube.

Selamat Menyaksikan.

We are very pleased to launch a new film profiling the Women’s Alliance of Southeast Sulawesi. Visit fantastic independent media site Engagemedia and view the film by clicking here (English version) or here (Indonesian version). You can also download a high resolution version.

Or check out a youtube version here.

Happy viewing!

ALPEN bergabung Forum Anti Kekerasan Tambang (FAKTA) ~ ALPEN joins the Anti Violence and Mining Forum (FAKTA)

Posted on Updated on

ALPEN SULTRA, mengikuti rapat pertemuan forum anti kekerasan di Wilayah pertambangan (FAKTA) terkait dengan peristiwa penembakan pendulang tradisional dan tindakan penganiayaan terhadap 70 orang pendulang lainnya oleh aparat kepolisian pada tanggal 16-17 Juli 2009 di Kabupaten Bombana. Peristiwa ini bermula dibakranya tenda-tenda pendulang local oleh pihak investor sehingga menimbulkan aksi demontrasi oleh pendulang local dan terjadinya penembakan oleh pihak aparat terhadap pihak demonstran. Berdasarkan peristiwa tersebut diatas, WALHI SULTRA mengisiasi dukungan dari beberapa lembaga (NGO) untuk menggalang aksi solidaritas terhadap kekerasan yang terjadi di wilayah pertambangan di Kabupaten Bombana.

Rapat ini menghasilkan beberapa pernyataan sikap bersama atas tindakan kekerasan tersebut yang terdiri dari :

1. Mengutuk keras tindakan kekerasan, teror dan intimidasi oleh aparat kepolisian terhadap warga yang melakukan aktivitas pertambangan di kawasan pertambangan emas Kab. Bombana

2. Usut tuntas pelaku kekerasan yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Segera menghentikan tindakan kekerasan, teror dan intimidasi terhadap warga yang melakukan aktivitas pertambangangan di kawasan pertambangan emas Kab. Bombana baik menggunakan aparat kepolisian maupun cara-cara lain yang menonjolkan praktek premanisme dan militerisme.

4. Moratorium untuk pertambangan emas Bombana.

 

Selanjutnya Forum ini kemudian mengadakan press conference dengan media local dan pada tanggal 28 July 2009 akan dilakukan aksi public hearing ke DPRD Prov. Terkait dengan peristiwa ini untuk meminta pertanggung jawaban KAPOLDA SULTRA dalam mengusut dan menyelesaikan kasus ini.

 

Anggota Forum Anti Kekerasan Tambang (FAKTA) ini yaitu :

1. Walhi Sultra

2. SHI Sultra

3. ALPEN Sultra

4. KPI Sultra

5. YPSHK

6. KPA Sultra

7. Medikra

8. Puspa HAM

9. AGRA Sultra

10. LBH Kendari

11. LMND Kendari

12. Konsorsium Masyarakat Pemerhati Bombana

break graphic

ALPEN Sultra has joined Anti Violence and Mining Forum (FAKTA) and attended a meeting on Wednesday addressing the issue of anti-violence in Southeast Sulawesi’s gold mining areas. On 16-17 July 2009, 3 community members were shot and 70 other workers were harrassed by the police in the Bombana District. Tents belonging to local workers were also burnt by mining investors. Workers held a demonstration, which resulted in the mining investor’s security forces firing on the demonstrators. Based on the above events, WALHI Sultra facilitated support from several organisations to act in solidarity against the violence that occurred in the mining areas of Bombana.

 

The Anti Violence and Mining Forum (FAKTA) has produced several joint statements related to the issue of violence. This forum, comprising a number of organisations:

 

1. Condemns acts of violence, terror and intimidation by police against citizens who conduct mining activities in the gold mining areas of Bombana;

2. Will conduct an investigation into the perpetrators of violence and human rights violations;

3. Calls for an immediate halt to acts of violence, terror and intimidation against citizens who conduct activities in Bombana’s gold mining areas, using either the police or other means of intimidation or the practice of criminal militarism.

4. Calls for an immediate moratorium on gold mining in Bombana.

 

This forum conducted a press conference with local media on 22 July. On 28 July, a public hearing will be held at Sulawesi Tenggara’s Legislative Council. This event aims to ensure the Head of Police in Sulawesi Tenggara takes responsibility in completing and prosecuting perpetrators associated with this case.

 

Anti Violence and Mining Forum (FAKTA) Members are:

1. Walhi Sultra

2. SHI Sultra

3. ALPEN Sultra

4. KPI Sultra

5. YPSHK

6. KPA Sultra

7. Medikra

8. Puspa HAM

9. Agra Sultra

10. LBH Kendari

11. LMND Kendari

12. Consortium Community observer Bombana