Health

Validasi Penyusunan Kertas Posisi untuk Kebijakan Kesehatan dan Hak Reproduksi & Seksual Perempuan

Posted on Updated on

Peserta Validasi data dan Informasi untuk Penyusunan Kertas Posisi kebijakan kesehatan dan hak Reproduksi dan SeksualAliansi perempuan Sulawesi Tenggara atau ALPEN – SULTRA berpartisipasi dalam Diskusi Kelompok Terarah (FGD) untuk penyusunan kertas posisi dan verifikasi data dan informasi terkait Kebijakan Kesehatan dan Hak Reproduksi & Seksual yang diadakan oleh KOMNAS Perempuan Indonesia di Makassar sejak 27 – 29 Mei 2015.  Sebelumnya pada bulan Maret – April 2015, KOMNAS perempuan Indonesia telah melakukan kajian dokumen dan kajian lapangan pada 3 kota yakni Jogjakarta, Bandung dan Balikpapan.  Dari hasil kajian lapangan ini ditemukan bahwa pemenuhan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi sangat dipengaruhi beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah (1) faktor budaya termasuk di dalamnya peran pengambilan keputusan di keluarga, 2) akses terhadap hak informasi, dengan masih rendahnya pemahaman terkait kesehatan seksual dan reproduksi; (3) kebijakan dan anggaran yang seringkali terjadi perubahan dan sangat bergantung pada kepemimpinan secara struktural baik di tingkat nasional, propinsi dan kota/kabupaten; (4) infrastruktur tempat pelayanan kesehatan dan infrastruktur jalan serta transportasi, terutama di wilayah geografis pegunungan dan kepulauan.

Dalam rangka menajamkan kertas posisi yang dikembangkan, penting untuk melakukan pertemuan validasi data dan informasi ini dengan harapan pertemuan validasi ini akan menajamkan dan menyempurnakan serta mensosialisasikan hasil temuan, yang dapat berkontribusi dalam perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan dalam mengakses dan mengkontrol kesehatan seksual dan reproduksinya. Kertas Posisi inipun diharapkan menjadi masukan atas RUU Kekerasan Seksual, yang dibangun Komnas Perempuan bersama mitra di berbagai wilayah di Indonesia.

Untuk diketahui bahwa meningkatnya angka kematian ibu (AKI) di tahun 2012 sebanyak 359 kasus per 100.000 kelahiran hidup juga mendasari dilaksanakannya pertemuan ini.  Selain itu meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai daerah dimana 56% dari jumlah kasus yang di tangani adalah kekerasan seksual (pelecehan, pencabulan, pemerkosaan).  Sumber CATAHU Komnas Perempuan 2013 – 2014.

Peserta tidak hanya di hadiri oleh CSO mitra KOMNAS perempuan namun juga dihadiri oleh SKPD terkait (Kesehatan, Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan KPA (komisi penanggulangan AIDS) dari masing-masing provinsi di wilayah timur Indonesia.  Diskusi diawali dengan persentase hasil kajian dan temuan lapangan yang terfokus pada empat hal yakni 1). pencegahan; 2). pelayanan; 3). penganggaran; dan 4). partnership.

Dalam isu kebijakan atau program terkait pencegahan belum banyak dilakukan oleh SKPD terkait karena dalam perencanaan atau usulan program tidak semua usulan kegiatan tercakup dalam usulan anggaran.  Contoh layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi seperti cek IVA atau papsmear tidak ada dalam layanan di Puskesmas – Puskesmas.  Akses informasi terkait kesehatan organ reproduksi belum sampai pada kelompok-kelompok masyarakat akar rumput.  Puskesmas hanya sebatas memberikan layanan pemasangan KB (kontaspsi) dan persalinan. Namun ada juga daerah yang telah membuat kebijakan pencegahan dalam bentuk Perda (contoh di Daerah Istimewa Jogjakarta) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas, yang salah satu pasalnya mencakup pemenuhan atas hak informasi tentang kesehatan reproduksi.  Permasalahan lainnya dalam lingkup pencegahan antara lain pada sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Seksual hanya terfokus pada pemberian informasi HIV-AIDS dan banyak diberikan kepada remaja dengan pelibatan dari sekolah dan untuk alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Pemberian informasi tentang masalah-masalah kesehatan reproduksi  untuk komunitas khususnya perempuan tidak dilakukan secara reguler dan kesenjangannya banyak diisi oleh LSM dengan segala keterbatasannya.

Dalam isu Pelayanan yang merujuk pada Kebijakan melalui UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang kemudian di turunkan lagi melalui PP no. 61 tentang Kesehatan Reproduksi dianggap sebagai langkah yang baik karena adanya terobosan dalam layanan untuk perempuan korban kekerasan seksual. Namun, sangat diskriminatif untuk pmberian layanan terhadap kelompok gay, lesbian dan transgender.  Selain itu, satu pasal dengan pasal lainnya dalam PP no. 61 bisa kontradiktif.  Lemahnya pelayanan ke masyarakat dapat mencerminkan lemahnya produk hukum / kebijakan yang di buat.  Usulan untuk revisi beberapa pasal dalam PP tersebut juga menjadi bagian dari rekomendasi pertemuan ini.  Selain itu ada 10 daerah yang telah mempunyai kebijakan tentang KIBBLA (Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dan Anak Balita)  di mana proses penyusunannya sangat sistematis mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan program sangat sistematis, namun dalam implementasinya masih harus dilihat efektivitasnya dan tidak jalannya evaluasi.  Hanya Kota Bandung yang baru saja melakukan Evaluasi terhadap implementasi Perda KIBBLA ini.

Kesenjangan dalam akses layanan kesehatan juga terjadi dalam pengambilan keputusan yang masih rendah untuk kelompok perempuan.  Keputusan tersebut biasanya di buat oleh suami atau di tentukan oleh keluarga tanpa menanyakan atau mempertimbangan kondisi kesehatan perempuan.  Isu ini sangat terpengaruh oleh faktor budaya yang patriarki yang mengikat perempuan untuk dapat memutuskan kesehatan dirinya sendiri.  Kebijakan yang tepat masih berbenturan dengan cara pandang masyarakat yang lebih mengutamakan tradisi.  Disisi lain, kurang nya tenaga kesehatan yang mau bekerja memberikan layanan sampai ke pelosok-pelosok desa juga dirasakan menghambat implementasi kebijakan yang tepat tersebut.  Ditambah lagi adanya sikap tenaga kesehatan yang belum menerima semua kelompok masyarakat.

Pada isu anggaran peserta juga berkeluh kesah pada kurangnya alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan bahkan untuk program2 pencegahan jarang mendapatkan porsi dalam anggaran kesehatan.  Kerjasama antar lintas sektoral direkomendasikan untuk menjadi usulan dalam strategy penganggaran pada kertas posisi ini.  Selain itu, pemanfaatan dana-dana CSR perusahaan juga dapat menjadi alternatife penganggaran kesehatan.

Sesi terakhir kegiatan dilakukan dengan memetakan kembali alur pelayanan/tindakan/penanganan kesehatan maupun kasus kekerasan terhadap perempuan.  Tujuan nya adalah untuk melihat titik temu / solusi dalam penanganan kesehatan dan hak reproduksi seksualitas perempuan kedepan.  Dijabarkan juga beberapa tantangan kedepan terhadap isu kesehatan dan hak reproduksi dan seksual perempuan adalah 1. AKI (Angka Kematian Ibu) melahirkan meningkat; 2. Data penderita HIV pada ibu Rumah Tangga; 3. Pernikahan anak akibat kehamilan tidak di inginkan; 4. Tes keperawanan; 5. Sunat Perempuan; dan 6. Kekerasan Seksual yang makin tinggi.  Tantangan- tantangan ini kemudian menjadi pekerjaan bersama untuk ditindak lanjuti dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak bias gender, tidak diskriminasi, kolaboratif, berpihak pada masyarakat miskin dan akuntabel.

~~~~~~

Makassar, 29 Mei 2015.

Midha Karim

DISKUSI SINGKAT PROGRAM KESPRO DENGAN KEPALA PUSKESMAS SOROPIA

Posted on Updated on

IMG_1581

Kendari – Senin, 1 April 2014, Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara mengadakan pertemuan dengan Kepala Puskesmas Soropia guna membahas program KESPRO yang berlangsung di kecamatannya. Kepala Puskesmas Soropia sangat mendukung program yang dilakukan oleh Aliansi Perempuan, karena ini juga sejalan dengan program yang dilakukan oleh Puskesmas. Ibu Nur Ida A. M Kep, selaku kepala Puskesmas menyatakan kesediaanya untuk mengikutsertakan staf perawatnya untuk terlibat dalam program KESPRO yang akan berlangsung pada tanggal 11-12 April 2014 mendatang di desa Saponda.

Sehubungan dengan rencana pendirian klinik KESPRO oleh Aliansi Perempuan, dibutuhkan tenaga bidan yang memiliki kapasitas untuk dapat mengedukasi warga terkait dengan permasalahan kesehatan reproduksi. Memang untuk tugas ini sementara dilakukan oleh kader KESPRO yang dilatih oleh Aliansi Perempuan. Namun, terlebih daripada itu dengan adanya bidan di klinik KESPRO ini diharapkan dapat memberikan solusi medis terkait dengan permasalahan kesehatan reproduksi yang dialami oleh warga Saponda.

IMG_1576

Untuk saat ini, ada 2 bidan desa yang bertugas di desa Saponda, hanya saja 1 bidan desa saja yang tinggal di desa Saponda karena memang dia berasal dari desa tersebut. Sementara untuk 1 bidan desa lagi, dia tinggal di kecamatan Soropia. Hanya permasalahan saat ini adalah, fungsi dari bidan desa yang belum dirasa maksimal oleh warga. “Warga tidak pernah datang kepada saya, jadi saya merasa tidak terlalu penting”, keluh bidan Evi yang tinggal di desa Saponda.

IMG_1582

Dengan adanya klinik ini, diharapkan warga Saponda mengetahui kemana mereka harus mengadukan permasalahannya, dan juga mendapatkan solusi untuk hal itu. Disisi lain, tenaga bidan yang juga terlatih, terlebih secara medis, dapat memberikan solusi berarti bagi permasalahan mereka. –Melya-

Pernikahan Dini, Masalah Yang Dirasakan Warga Namun Sulit Dipecahkan

Posted on Updated on

Pernikahan ???????????????????????????????anak dibawah umur, atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan dini merupakan sebuah polimeik yang dihadapi masyarakat desa Saponda. Pasalnya masyarakat sendiripun merasa tidak ada yang dapat mengatur ataupun mencegah terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat mudanya. Salah serorang kader dampingan Aliansi Perempuan menyatakan bahwa dikalangan para muda-mudi ini juga rentan terjadi pergaulan bebas. Hal inilah yang kedepannnya memicu terjadinya pernikahan dini.

Pada kesempatan ini Aliansi Perempuan mengunjungi desa Saponda untuk menyelenggarakan diskusi dengan masyarakat yang diwakili beberapa aparat desa, serta kader-kader dampingan Aliansi Perempuan. Dalam diskusi ini akan dibahas beberapa hal diantaranya terkait dengan Kesehatan Reproduksi pada umumnya dan membahas topik khusus terkait pernikahan dini. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2014, pukul 7 waktu setempat. Mengingat masyarakat memiliki waktu luang di malam hari, sementara sehari-hari mereka harus mencari ikan di laut.

Selama proses diskusi, masyarakat Saponda sangat aktif dan proaktif dalam menanggapi pernyataan yang kami lontarkan. Adapun agenda yang kami lakukan selama proses diskusi ini adalah :

  1. Diskusi MUSREMBANG, membantu masyarakat agar program Kesehatan Reproduksi masuk dalam usulan mereka
  2. Diskusi permasalahan pernikahan dini yang terjadi di desa mereka
  3. Sosialisasi hak anak
  4. Diskusi terkait dengan rencana pembuatan spanduk dan peraturan desa terkait pernikahan dini

Masyarakat Saponda menyambut baik usulan terkait program terkait KESPRO, mengingat masyarakat sendiri merasakan adanya permasalahan tersebut. Adapun program yang mereka usulkan adalah agar adanya peningkatan kapasitas untuk kader-kader kesehatan, serta juga penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung program KESPRO. Disisi lain, perlu juga adanya sosialisasi ke sekolah-sekolah, agar anak-anak semakin dibekali pengetahuan mengenai hal kesehatan reproduksi.

???????????????????????????????

Pernikahan dini merupakan topic khusus yang dibahas dalam pertemuan ini. Masyarakat sendiri menyadari bahwa semakin banyak kasus pernikahan yang melibatkan anak dibawah umur. Dalam diskusi dapat ditangkap bahwa penyebabnya adalah minimnya aktivitas bagi anak-anak remaja, sehingga mereka mencari hiburan lain yang mengarah kepada pergaulan bebas. Disisi lain, anak-anak memaksa untuk dinikahkan karena mereka sudah terlanjur berbadan dua, sehingga orang tua sendiripun tidak dapat menolak hal tersebut. Factor lainnya adalah tidak adanya peraturan di desa yang melarang hal tersebut, disinilah Aliansi Perempuan mengajak masyarakat untuk membahas terkait peraturan desa untuk pernikahan dini. Namun, seiring diskusi, masyarakat terkendala dengan support dari kepala desa. Oleh sebab itu pertemuan ini masih dalah tahap awal upaya mentrigger masyarakat untuk semakin aware dengan pernikahan dini.

Pertemuan ini juga mensosiliasaikan materi hak anak. Salah satu hak anak dari 4 tahap adalah hak mendapat perlindungan. Point inilah yang ditekankan dalam pertemuan ini, mengingat dengan melakukan pembiaran pernikahan dini maka sebagai orang dewasa kita tidak melindungi anak-anak untuk tetap menjalani hidupnya dengan aman. Bisa saja dalam perjalanannya, anak yang belum siap secara fisik dan mental mengalami tekanan-tekanan dan juga rentan secara fisik karena belum siap mengandung.

Diakhir pertemuan, peserta diskusi diajak untuk memberikan ide dan pemikiran untuk pembuatan poster slogan, yang nantinya akan dipasang di beberapa titik di desa mereka. Adapun ide-ide mereka adalah “pernikahan dini merusak masa depan generasi muda”, pernikahan dini menyebabkan munculnya penyakit reproduksi”, dll. Ide-ide inilah yang nantinya akan kita pilah dan disesuaikan dengan bahasa local mereka agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Saponda – Melya-

 

DISKUSI KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN PENULARAN HIV AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Posted on Updated on

Kendari – Pada tanggal 5 Februari 2014, Aliansi Perempuan bekerjasama dengan Dinas P&P menyelenggarakan diskusi terkait dengan kelompok kerja untuk penanggulangan permasalahan HIV AIDS dan narkoba. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari rangkaian pertemuan yang telah diadakan sebelumnya. Pertemuan ini dihadiri oleh Focil Indonesia, WALHI, Dinas Kesehatan, dan Kelompok JARPUK.

DSC_0066Dalam pertemuan ini dibahas mengenai langkah konkrit yang akan dilakukan sehubungan dengan implementasi penanggulangan HIV AIDS dan narkoba. Ibu Husnawati selaku fasilitator dalam diskusi ini mengarahkan peserta untuk membuat agenda nyata yang akan dilakukan dalam beberapa bulan kedepan seusai pertemuan ini. Pada pertemuan sebelumnya telah disepakati pemetaan untuk target rentan terhaap kedua permasalahan ini. Dan dalam pertemuan ini disepakati adanya 4 agenda nyata yang akan diimplementasikan terhadap target rentan yang telah disepakati, yaitu :

 

  1. Audiensi terhadap Walikota Kendari mengenai adanya program ini
  2. Sosialisasi-sosialisasi diberbagai target rentan di kota Kendari
  3. Pelatihan untuk pengembangan kapasitas TOGA/TOMAS terkait informasi HIV AIDS dan narkoba
  4. Kampanye

 

DSC_0068

Agenda ini akan mulai dilakukan pada bulan April mendatang. Tingkat HIV AIDS dan penggunaan narkoba terbilang cukup tinggi di Kendari. Dikutip dari Antara News, bahwa sekitar 53 persen dari 5.000 kelompok usia remaja di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berisiko terjangkit virus HIV/AIDS. Dengan tingkat potensi yang cukup tinggi inilah, perlu dibuat sebuah program yang dapat meminimalisir semakin merebaknya penyebaran virus ini.

Kondisi ini sangatlah memungkinkan, apabila dilihat dari maraknya peredaran hiburan malam di kota Kendari. Kita harapkan program ini, dapat membantu membuka mata masyarakat akan rentannya kondisi mereka saat ini. – Melya-

CATATAN PELATIHAN KESPRO 1

Posted on Updated on

Banyak canda, banyak tawa. Peserta terkadang masih malu-malu dan ragu ketika alat-alat reproduksi ditunjukkan. Mereka masih merasa canggung karena belum terbiasa untuk mengenal hal tersebut secara umum.

Tak mau kalah dengan peserta perempuan, pesrta laki-laki juga gencar melotarkan pertanyaan kepada Mbak Wirda seputar alat reproduksi laki-laki. Dalam pelatihan ini, selain diajarkan berbagai macam teori kesehatan reproduksi, peserta juga diajak untuk mempraktekkan cara memfasilitasi didalam kelompok masyrakat dampingan. Dengan tujuan agar peserta pelatihan Fasilitator Desa tidak ragu-ragu lagi ketika mereka terjun langsung dilapangan.aktek kesehatan reproduksi dikeluarkan oleh Mbak Wirda sebagai  pemateri pelatihan Fasilitator Desa mengenai Kesehatan Reproduksi. Alat-alat praktek reproduksi seperti vebrigator yang terbuat dari kayu berbentuk penis manusia dan gambar alat kelamin perempuan  terkadang menjadi bahan lulucon bagi peserta pelatihan yang masih sedikit tabu dengan  hal-hal tersebut.

Dengan kelihain mbak wirda sebagai pemateri, membuat peserta yang tadinya masih malu-malu untuk menyentuh alat praktek perlahan kecanggungan mereka hilang. Bahkan bagi peserta perempuan memanfaatkan momentum pelatihan ini sebagai ajang konsultasi kepada Mbak Wirda soal apa saja yang harus mereka lakukan agar terhindar dari penyakit-penyakit reproduksi.

ALPEN SULTRA Menggelar Rapat Bulanan Dengan Fasdes Bersama Tim MONEV

Posted on Updated on

Memasuki bulan ke-4, Alpen Sultra dalam programnya Kesehatan Reproduksi (Kespro) untuk masyarakat Pulau Saponda, telah menemukan beberapa indicator keberhasilan. Sala satunya adalah sebagian masyarakat pulau saponda yang menjadi target sasaran sudah mulai tahu beberapa penyakit yang berhubungan dengan Kesehatan Reproduksi yang diakibatkan oleh hubungan seksual yang tidak sehat hal ini berdasarkan dari penuturan dari sala seorang Fasdes saat rapat bulanan.

Para fasilitator desa yang bertugas di lapangan mendampingi masyarakat dalam penyadaran masalah kesehatan reproduksi dan seksual bersama dengan tim MONEV pada Hari Rabu 21 – Kamis 22 Juli 2010 melaksanakan rapat bulanan perkembangan program tersebut. Dalam rapat bulanan fasilitator desa bersama tim MONEV membicarakan tentang perkembangan program dan strategi pencapaian output program. Dari laporan yang di sampaikan oleh para fasilitator desa, sampai saat ini target capaian yang telah di capai dari yang telah di targetkan sudah mencapai 10%.

Untuk mencapai target selanjutnya, tim MONEV menekankan beberapa hal yang harus dilakukan oleh fasilitator desa terkait untuk keberhasilan program diantaranya, fasdes harus mampu melahirkan kader lokal untuk Kespro di Pulau Saponda, adanya kesadaran dikalangan perempuan muda Bajo Saponda untuk tidak kawin muda, memperbanyak diskusi secara persuasive  tentang permasalahan Kespro kepada para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat.

Dalam Rapat yang berlangsung selama 2 hari itu kemudian juga membahas tentang kesenian adat tradisional yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Bajo saponda yang disebut dengan Iko-Iko. Iko-iko ini sendiri adalah merupakan sala satu kesenian tradisional dalam yang dilaksanakan di laut dalam bentuk syair dan dalam syair itu mengandung makna pesan-pesan moril. Nah, iko-iko ini kemudian akan menjadi bagian dari dokumentasi dalam bentuk film documenter yang termasuk bagian dari program kesehatan reproduksi (Kespro).

ALPEN SULTRA BEKERJA BERSAMA PEREMPUAN BAJO DALAM PENYADARAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI DAN HAK SEKSUAL.

Posted on Updated on

Program Kesehatan Reproduksi (Kespro) yang saat ini dilaksanakan oleh ALPEN SULTRA kerjasama HIVOS di Pulau saponda akan berjalan selama 10 bulan. Saat ini  telah memasuki bulan ke-4. Selama itu pula para fasilitator desa dengan gencar melakukan kampanye dan pendampingan dengan hidup bersama masyarakat saponda untuk membangun kesadaran perempuan bajo terhadap hak reproduksi dan seksual mereka.

Untuk mencapai tujuan program, ALPEN SULTRA melakukan tahapan kegiatan melalui seri pendidikan KESPRO dalam diskusi kampung terstruktur serta kunjungan rumah intensif. Kunjungan rumah merupakan point dari program ini. Melalui kunjungan rumah, banyak sekali masalah kesehatan reproduksi perempuan yang diketahui dalam kondisi yang sudah parah, seperti kista dan keputihan yang sudah menahun.

Program membangun kesadaran untuk KESPRO di pulau Saponda ini dimulai ketika ALPEN SULTRA masuk dengan kegiatan penguatan ekonomi mikro untuk kelompok perempuan  pesisir di teluk Kendari. Hasil survey kesehatan reproduksi menunjukkan tingginya penyakit yang disebabkan oleh ketidakpahaman  tentang kesehatan reproduksi, tingginya angka kawin muda dan aborsi tidak aman.

Sesungguhnya target program kespro ini bukan hanya pada perempuan berkeluarga namun juga  membangun kesadaran tokoh agama dan tokoh adat, para suami, laki-laki muda serta perempuan muda. Kesadaran semua pihak akan membantu perempuan keluar dari kemiskinan, mengantarkan perempuan hidup tanpa kekerasan serta menolong diri mereka sendiri untuk sadar dan saling menghargai atas hak individu untuk bebas dari segala macam ketakutan terhadap ancaman kemiskinan dan kekerasan.

Untuk memastikan program ini berjalan sesuai target program, maka pada hari kamis (08/07/2010), untuk pertama kalinya tim monitoring dan evaluasi turun lapangan. Dalam MONEV tersebut dibahas beberapa item yang dilakukan  oleh para faslitator desa, diantaranya sejauh mana pencapaian program kesehatan reproduksi (Kespro) dan strategi yang dilakukan para fasdes dalam penyampain isi program  kepada masyarakat . Tim MONEV menilai, saat ini pencapaian program telah mencapai 10% dari target program. Tim Monev menyarankan untuk meningkatkan kreativitas pendampingan agar capaian program sesuai target.

Untuk mendukung pencapaian program, staf media dan publikasi ALPEN SULTRA membuat dokumentasi film. Selain menjadi dokumen program, juga akan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat kota kendari dan sekitarnya, sebagai pembelajaran membangun kesadaran kespro, melalui kerjasama dengan media televisi lokal. Untuk memberikan dampak program lebih luas kepada perempuan bajo, ALPEN SULTRA juga menempatkan fasdes di desa Bajo Indah dan Leppe, dimana komunitas bajo bermukim. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas kepada perempuan Bajo di luar daerah sasaran program.

Tim Monitoring Evaluasi Program Kespro di Lapangan

Posted on Updated on

Program Kesehatan Reproduksi (Kespro) yang diselenggarakan di Pulau saponda selama 10 bulan sejauh ini  telah memasuki bulan ke-3 masa berjalan program. Selama itu pula para fasilitator desa dengan gencar mensosialisasikan program kesehatan reproduksi yang secara substansi adalah menyangkut hak dasar yang harus dimiliki perempuan tentang hak reproduksi dan hak seksual.

Pada hari kamis (08/07/2010), untuk pertama kalinya tim monitoring langsung turun lapangan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja para fasilitator desa terkait dengan program kesehatan reproduksi (Kespro) selama memasuki bulan ke-3 masa program berjalan. dalam evaluasi para fasilitator desa dan tim monitoring membahas beberapa item yang dilakukan  oleh para fasdes, diantaranya sejauh mana pencapaian program kesehatan reproduksi (Kespro) dan strategi yang dilakukan para fasdes dalam penyampain isi program  kepada masyarakat terkait dengan kesehatan reproduksi.

Untuk pencapaian program sejauh ini telah mencapai 30% untuk tahap awal pencapaian program, Adapun yang menjadi strategi para fasdes dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat sangat bervariasi antara fasdes perempuan dan fasdes laki-laki, ada yang memulai pendekatan dengan menilik dari sisi ekonomi masyrakat dan ada juga yang langsung masuk pada permasalahan yang menyangkut tentang kesehatan reproduksi mereka.

Yang menjadi tujuan dari evaluasi para fasilitator desa ini bukan hanya sekedar untuk melihat keberadaan para fasdes di lapangan tetapi yang sangat urgen adalah sejauh mana para fasilitator desa dalam memperkenalkan dan mengkampanyekan betapa pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini kepada masyarakat pulau Saponda.

Fasdes Kespro Turun Lapangan

Posted on Updated on

setelah melewati proses pelatihan selama 4 hari di Hotel Dewa Bintang 2 Kendari, para Fasilitator Desa program Kesehatan Reproduksi (KESPRO) kini telah turun lapangan yaitu di Pulau Saponda untuk memfasilitasi masyarakat disana dalam mendapatkan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi dan mau berbuat untuk menjaga kesehatan mereka. para fasilitator desa ini akan bertugas selama sepuluh bulan dengan tujuan akhir, terbinanya kader-kader kespro dalam masyarakat Pulau Saponda.

Pelatihan Fasilitator Kespro Saponda

Posted on Updated on

kami akan melaksanakan pelatihan fasilitator untuk program Kesehatan Reproduksi perempuan Bajo Saponda yang akan berlangsung tanggal 14- 18 April 2010 di Hotel Dewa Bintang 2, Kota Kendari