Uncategorized

Film Pendek

Posted on

Film Pendek tentang penyuluhan kesehatan Reproduksi di Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Konferensi Perss Aktivis Perempuan Sul-Tra dalam Perayaan Hari Kartini 21 April 2015

Posted on Updated on

Siaran Media

“KARTINI MASIH TERDISKRIMINASI”

Setiap tanggal 21 April seluruh warga Negara Indonesia memperingatinya sebagai Hari lahir Kartini yang merupakan pahlwan Nasional bangsa ini. Ungkapan “habis gelap terbitlah terang” merupakan ungkapan yang mengambarkan kondisi perempuan saat itu yang hanya dianggap sebagai pelengkap kehidupan laki-laki. Mereka diposisikan hanya pada ranah rumah tangga (baca: domestifikasi). Nilai-nilai perjuangan Kartini salah satunya adalah mengangkat derajat dan martabat perempuan Indonesia melalui pendidikan. Perempuan bukan hanya harus tau membaca tapi juga harus bisa menulis (baca: sekolah) agar dapat mengembangkan diri dan potensi yang di milikinya untuk berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan Laki-laki untuk dapat duduk berdampingan dalam segala aspek kehidupan.

Hari ini nilai-nilai perjuangan Kartini itu memudar karena adanya beberapa aturan-aturan yang kembali mengkontrol dan merampas hak-hak perempuan untuk mentukan pilihannya baik pada ranah pribadi maupun publik. Aturan tersebut terbungkus rapi dalam sebuah produk kebijakan yang di hasilkan oleh pemerintah sebagai pelaku utama pembuat kebijakan untuk mengakomodir kepentingan mereka dan bukan kepentingan perempuan itu sendiri sebagai bagian dari masyarakat umum. Peraturan-peraturan yang mendiskriminasi dan mengambil hak-hak perempuan itu kian hari kian marak terjadi tidak hanya di Kota Aceh, Kabupaten Bulukumba, Kota Tasikmalaya namun juga Kota Kendari kampung halaman kami.

Baru-baru ini Anggota Dewan Kota Kendari melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang Etika Berbusana Kota Kendari di seluruh kantor kecamatan yang ada di Kota ini. Dalam penjelasan narasumber dan anggota DPRD latar belakang lahirnya perda ini adalah niat untuk melindungi masyarakat terutama perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual.

Kami menilai latar belakang lahirnya perda ini yang kerap kali diungkapkan oleh mereka saat sosialisasi tidak berdasar pada data dan fakta dilapangan. Aliansi Perempuan (ALPEN-SULTRA), Koalisi Perempuan Indonesia wilayah SULTRA dan Solidaritas Perempuan Kendari dalam melakukan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual terjadi bukan karena pakaian yang di kenakan oleh perempuan. Data tahun 2011- 2013 terdapat 70% kekerasan dalam rumah tangga dan 27% pelecehan seksual yang di tangani oleh lembaga/organisasi perempuan di Sultra ini. Dari data dan study kasus tersebut tidak ada satu orang pun korban yang mengalami bentuk kekerasan karena pakaian yang dikenakannya. Jaminan keamanan warga Negara seharusnya tidak diibatasi oleh gender, agama, etnis dan cara berpakaian tertentu karena hal itu adalah hak setiap warga negara.

Dalam proses/tahapan penyusunan perda ini pun tidak melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk tokoh perempuan dan organisasi perempuan Alpen Sultra yang telah sepuluh tahun lebih bekerja mendampingi, melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah khususnya dalam mengembangkan kelompok perempuan usaha kecil/mikro. Perda ini juga bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku diantaranya: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Peraturan Mentri dalam Negeri No.15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Daerah serta Bab II Pasal 2 Asas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara no.9 tahun 2013 tentang PUG dalam pembangunan daerah.

Dengan adanya perda etika berbusana di kota kendari ini secara tidak langsung dapat menurukan indeks demokrasi provinsi Sulawesi tenggara secara nasional, sebab salah satu indikator dalam indeks demokrasi adalah tidak adanya perda-perda diskriminasi yang mengatur dan merampas hak-hak warga negaranya baik pada ranah domestik maupun publik. Selain itu ruang gerak perempuan akan lebih terbatas baik dalam ranah domestik maupun publik. Negara harus menjamin hak-hak setiap warga nya untuk dapat mengakses sumberdaya dan berpartisipasi dalam tahapan pembangunan secara adil dan setara.

Oleh karena itu, terkait adanya perda No.18 tahun 2014 tentang Etika berbusana ini, maka Forum Masyarakat Kota Kendari Menolak Perda-perda Diskriminatif menuntut DPRD Kota Kendari untuk :

1. Membatalkan pelaksanaan Perda no.18 tahun 2014 ini karena tidak berdasar pada nilai-nilai, data, fakta dan kondisi yang ada di masyarakat kota kendari yang beragam dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang sudah berlaku.
2. Meminta pertanggungjawaban DPRD kota Kendari terhadap pernyataannya yang melibatkan pemerhati ataupun organisasi perempuan dalam tahapan penyusunan perda ini.
3. Menghimbau untuk menegakkan hukum dan keadilan serta memberikan perlindungan dan pemulihan kepada perempuan korban kekerasan.

Demikianlah siaran Perss ini kami buat dengan harapan agar masyarakat kota kendari mengetahui hak-hak asasinya yang dijamin dan dilindungi oleh Negara.
“SATU LANGKAH, SATU SUARA, TIDAK ADA DISKIRMINASI DAN PERAMPASAN HAK-HAK ASASI PEREMPUAN”
Kendari, 21 April 2015
Forum Masyarakat Kota Kendari Menolak Perda-perda Diskriminatif

ALPEN-SULTRA, KPI Wilayah Sultra, Solidaritas Perempuan Kendari, PUSPAHAM, LPM-EQUATOR, Ibu Hj. Chadijah Thamrin, Ibu Hj. Harmina Andi Baso.

Link Berita media Lokal :

http://beritakotakendari.com/2015/04/kartini-tolak-perda-etika-berbusana/

dan

http://www.zonasultra.com/2014a/content/view/4257/502/

Pelatihan Analisis Anggaran Responsif Gender terkait Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Anak Suku Bajo di Pulau Saponda

Posted on Updated on

Membangun suasana pelatihan oleh fasilitator
Membangun suasana pelatihan oleh fasilitator

Pelatihan ini sangat bermanfaat buat saya terutama informasi tentang kesehatan reproduksi dan analisis gender” kata Ibu Inneke yang juga petugas BKKBN di Kecamatan soropia, Kabupaten Konawe di sela-sela pelatihan “Anggaran responsive gender dan Analisis Anggaran terkait Urusan Kesehatan Reproduksi” yang dilaksanakan oleh ALPEN – SULTRA di Balai Desa Bokori sejak tanggal 9 – 11 Oktober 2014. Ibu Inneke bersama – sama dengan 15 orang lainnya yang berasal dari Aparat desa Saponda, Aparat desa Bokori, Bidan puskesmas soropia dan kader posyandu menyisihkan waktu mereka untuk bertukar pikiran dan berbagi informasi terkait persoalan kesehatan dan lingkungan terutama perosoalan kesehatan reproduksi yang ada di Pulau Saponda.

Pulau Saponda terletak di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai gugusan pulau kecil dengan luas sekitar 7,5 Ha, Penduduk di Pulau saponda terbilang sangat padat. Jumlah penduduknya berkisar 1.613 jiwa atau 486 KK, yang berarti 1 KK rata-rata terdapat 4 org anggota keluarga. Sarana dan prasarana yang ada berupa jalan, Sekolah (PAUD, SD & SMP), Kantor dan balai desa (Saponda laut & Saponda darat), puskesmas pembantu, mesjid. Namun sarana dan sumber air bersih tidak ada. Mayoritas penduduk di pulau saponda bekerja sebagai nelayan dengan pendapatan bersih sehari-hari yakni sekitar Rp. 20.000,-. Sehingga banyak KK yang tinggal di Saponda tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan dasar yang memadai.

Persoalan kesehatan yang paling sering terjadi di pulau ini adalah adanya wabah diare yang melanda dan menjadi kasus luar biasa karena setiap tahunnya terdapat 1 – 2 orang balita yang meninggal karena wabah ini. Selain itu di tahun 2013 terdapat 1 orang ibu yang meninggal akibat melahirkan. Kurang nya pengetahuan masyarakat dan petugas kesehatan tentang kesehatan reproduksi dan marakanya pernikahan usia muda menambah deretan panjang persoalan kesehatan di pulau ini terutama kesehatan reproduksi.

Kondisi ini menjadi dasar Alpen Sultra untuk melakukan serangakain kegiatan pendidikan, pendampingan pada program advokasi hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dan anak di Pulau Saponda. Salah satu kegiatannya yang dilakukan adalah pelatihan analisis anggaran terkait kesehatan terutama kesehatan reproduksi.  Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas kesehatan, aparat desa dan kecamatan selaku pengambil kebijakan dalam mengatasi persoalan – persoalan kesehatan yang terjadi dengan menggunakan pendekatan analisa gender. Pelatihan ini difasilitasi oleh Hasmida Karim Direktur ALPEN SULTRA dan Salmiah Ariyana Sekretaris Nasional ASPPUK.

Diskusi Kelompok
Diskusi Kelompok

Ibu Inneke dan peserta lainnya sangat antusias dan bersemangat dalam setiap sesi materi dan diskusi kelompok. Sekretaris Desa Saponda Darat yakni Herdin juga kerap bertanya tentang perosalan-persoalan kesehatan reproduksi, menurutnya selama ini dia hanya membuat usulan-usulan program berupa fisik (infrastruktur) baik pada proses musrenbang maupun program PNPM karena tidak adanya informasi dan pengetahuan tentang persoalan kesehatan reproduksi dan Gender.   Untuk tahun 2015, usulan program kesehatan di Pulau Saponda yang terdapat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe yakni hanya pembangunan fasilitas MCK, persetujuan sumber dana pun belum mendapat dan tercontreng dalam dokumen usulan program (RKPD). Pada sesi materi perencaan penganggaran yang responsive gender, fasilitator memberikan latihan simulasi penyusunan dan indentifikasi kebutuhan dan persoalan yang ada di Saponda kepada peserta.   Fasilitator mengingatkan kembali kepada peserta bahwa Gender bukan perempuan, melainkan peran atau konstrusksi social di masyrakat berdasarkan sifat, ciri dan nilai-nilai. Sehingga prinsip penyusunan Anggaran Responsif Gender berupaya mengimplementasikan anggaran yang adil bagi kelompok kepentingan (Gender) dan memprioritaskan kebutuhan kelompok kepentingan ini.

Dengan adanya UU Desa No 6 tahun 2014 yang akan berlaku di tahun 2015 nanti menjadi harapan aparat dan masyarkat desa Saponda untuk dapat mengatasi persoalan – persoalan kesehatan dan lingkungan tersebut. Harapan ini disampaikan juga oleh Bapak Camat Soropia yang dalam pelatihan ini berkesempatan membuka acara dan membawakan sesi materi tentang “Identifikasi potensi Desa dan perencanaan anggaran Kecamatan dalam pelaksanaan UU Desa”.   Dalam sesi materi yang disampaikan bahwa petunjuk teknis pelaksanaan UU desa belum ada, namun dalam pasal 31 ayat (1) tercantum bahwa dana pembangunan desa diperuntukan berdasarkan jumlah Kepala Keluarga, Luas Wilayah dan Pendapatan Ekonomi dalam satu desa. Sehingga untuk tahun 2015, alokasi dana desa untuk dua desa di Pulau Saponda berkisar 250 juta.

Foto bersama peserta dan fasilitator
Foto bersama peserta dan fasilitator

Dihari akhir pelatihan, peserta merumuskan beberapa rencana aksi untuk mengatasi persoalan kesehatan yang terjadi di desa mereka. Salah satu rencana aksi tersebut adalah membuat peraturan desa tentang larangan menikah usia dini dan sanksi bagi tokoh agama dan masyarakat yang menikahkan anak di bawah usia menikah.

By Midha Karim

Presentasi Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Untuk Menunjang Pencapaian SPM dan MDGs

Posted on

Kendari – Tanggal 9-10 Mei 2014 diselenggarakan workshop program BASICS yang dihadiri oleh pemerintah lokal, pemerintah daerah, serta OMS (Organisasi Masyarakat Sipil). Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara telah terlibat dalam program ini sejak tahun 2012 silam. Pada kesempatan ini, ALPEN mendapat kehormatan untuk membagikan sharing dan pembelajaran yang diperoleh selama bergabung dalam kegiatan ini.

Organisasi masyarakat sipil merupakan sekumpulan anggota masyarakat yang tergabung untuk mencapai tujuan tertentu. OMS bukanlah bagian dari institusi pemerintah yang memiliki otoritas yang melekat pada dirinya atau pun institusi sektor swasta yang memiliki kekuatan modal. OMS merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Salah satu bentuk kewajiban pemerintah daerah pada masa otonomi daerah adalah pemenuhan hak dasar di daerah nya sebagaimana termuat dalam standar pelayanan minimal (SPM). Secara tekhnis dan politik anggaran, hal tersebut merupakan domain pemerintah. Namun pada aspek penyelenggaraan dan pengawasan, hal tersebut sangat terkait dengan peran OMS untuk mendukungnya. Penyediaan fasilitas oleh pemerintah tidak banyak berarti tanpa partisipasi masyakat dalam memanfaatkannya. Demikian pula pada proses pengawasan, perencanaan dan penganggaran daerah, OMS dapat berkontribusi memberikan masukan dan saran untuk hal tesebut.

Namun pada kenyataannya, ada pandangan skeptis pemerintah terhadap OMS dan begitu pula sebaliknya. OMS (terutama LSM) dipandang hanya mengkritik tanpa data pendukung, sementara pemerintah merasa kurang nyaman duduk sejajar bersama OMS. Project BASIC berupaya memfasilitasi kesenjangan tersebut dengan beberpa kegiatan peningkatan kapasitas OMS dan mendorong upaya kerjasama yang saling menguntungkan diantara elemen-elemen pembangunan tersebut di daerah.

Alpen Sultra sebagai wadah organisasi masyarakat sipil (OMS) di provinsi Sulawesi Tenggara mengambil peran dan kesempatan tersebut sebagai bagian dari partisipasi pembangunan daerah. Kesenjangan antara pemerintah dan OMS/LSM di anggap sebagai sebuah tantangan yang perlu di kembangankan dalam bentuk kerjasama dan upaya saling mendukung untuk pembangunan dan kesejahteraan daerah. Melalui prinsip-prinsip partisipatif dan kesetaraan, ALPEN SULTRA kemudian terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatang di Project BASIC terutama dalam memainkan peran nya dalam prose pengawasan pelaksanaan pelayanan publik. Hal ini tentu ditujukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan personal nya dalam mendukung proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang adil dan setara di Sulawesi Tenggara. Selain itu hal ini juga berjalan sejajar dengan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa masyarakat memiliki peluang untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan rencana pembangunan di daerah. Salah satunya dengan ikut berkontribusi terhadap proses pengawasan pelaksanaan pelayanan publik.

Sosialisasi ini mendapat apresiasi baik dari peserta workshop maupun juga dari panitia. -Melya-

 

RAPAT KOORDINASI P2TP2A KOTA KENDARI

Posted on

Kendari – Badan Pemberdayaan Perempuan (BPP) mengundang Aliansi Perempuan serta beberapa LSM local Kendari seperti KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) dan Solidaritas Perempuan guna membahas mengenai pembentukan P2TP2A untuk kota Kendari. Dalam pertemuan ini sempat disinggung beberapa kasus yang sedang terjadi. Melihat hal ini, sangat dirasa penting untuk membuat sebuah badan yang dapat menjadi wadah dalam pelaporan setiap kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korbannya.

DSC_0015
Ibu Ganef, selaku kepala BPP memimpin rapat koordinasi ini. Dalam rapat ini dibentuklah formasi keanggotaan untuk P2TP2A kota Kendari. Aliansi Perempuan juga mengambil bagian dalam formasi tersebut. Aliansi Perempuan terlibat dalam bidang advokasi, hal ini juga sesuai dengan program kerja ALPEN terkait dengan pendampingan korban kekerasan.
Dalam diskusi juga sempat disinggung terkait dengan program GTBM. Sejauh ini program ini sudah dalam tahap persiapan dan pembuatan produk untuk advokasi dan sosialisasi. Kita harapkan program baik ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pasalnya masalah kekerasan, kemiskinan, dan pendidikan merupakan masalah krusial yang perlu untuk segera diatasi. Bagaimana kita harapkan masyarakat dapat hidup aman dan berkualitas apabila tidak ada jaminan untuk hal tersebut bagi mereka? – Melya-

Kunjungan IMACS-USAID-Bank Danamon Pada Kelompok Usaha Kecil di Kendari, Sulawesi Tenggara

Posted on Updated on

IMG_1355Kendari – Salah satu hal yang seringkali menghambat sebuah usaha adalah kurangnya modal usaha. Modal usaha merupakan factor penting dalam berlangsungnya sebuah usaha ekonomi. Pada tanggal 17 Maret 2014, IMACS, USAID, dan Bank Danamon melakukan kunjungan kepada kelompok usaha ekonomi ibu-ibu di wilayah Kendari. Ada 5 kelompok usaha yang hadir saat itu. 4 kelompok dampingan Aliansi Perempuan Sultra, dan 1 kelompok dampingan Koalisi Perempuan Indonesia.

Dalam kunjungan ini, pihak perwakilan dari bank Danamon menjawab permasalahan yang seringkali dirisaukan setiap pelaku usaha, yaitu modal. Bank Danamon memiliki program Danamon Simpan Pinjam. Produk ini memberikan kredit bagi kelompok-kelompok pelaku usaha dengan syarat dan ketentuan yang ada.

Danamon Simpan Pinjam hari ini melakukan penandatanganan kerjasama (business agreement) dengan United States Agency for International Development (USAID) guna meningkatkan pembinaan, kemampuan teknis dan akses pembiayaan kepada pelaku sektor agribisnis (pertanian dan perkebunan) untuk komunitas tertentu.

Danamon Simpan Pinjam memberikan pelayanan aktivitas usaha mikro, baik dalam pembiayaan maupun simpanan. Dalam memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyaman layanan, Danamon Simpan Pinjam menyediakan 2 unit layanan bisnis, yaitu sebagai berikut :

  1. Unit Pasar Model
    Fokus melayani nasabah di komunitas Pasar Inti dan Plasma melalui unit Pasar Model yang melayani individu dengan usaha sendiri yang bersifat informal dengan kebutuhan pembiayaan maksimal Rp 500 jt.
  2. Unit Solusi Modal
    Fokus melayani individu yang memiki usaha sendiri yang berada di luar komunitas pasar (di luar pasar model), dengan target utama para pengecer/retailer. Kebutuhan pembiayaan yang diberikan maksimal Rp 50 jt.

 

IMG_1344IMG_1338

 

 

 

 

 

 

 

Pada kunjungan ini, ibu-ibu nampak antusias, dan banyak dari mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program kredit tersebut. Salah satunya adalah seorang peserta menanyakan perihal syarat keanggotaan komunitas. Keanggotaan komunitas setidaknya memiliki AD/ART maupun struktur organisasi yang jelas. Selain itu juga menetap diwilayah tempat dia mengelola usahanya.

Pada kunjungan ini juga sempat disinggung mengenai konsep pemasaran melalui media selular. Konsep ini membutuhkan alat komunikasi berupa smartphone, yang mana dapat mempermudah pengguna dalam mengakses pemasaran produk dan menjangkau pemasaran lebih maksimal.

Pertemuan ini juga merupakan pertemuan akhir dari program IMACS di kota Kendari. Diharapkan dari pertemuan ini kelompok ekonomi ini semakin semangat dalam mengembangkan usahanya. –Melya-