musrembang

PELATIHAN ADVOKASI KEBIJAKAN DALAM MUSREMBANG Di DESA SAPONDA oleh ALIANSI PEREMPUAN SULAWESI TENGGARA

Posted on Updated on

???????????????????????????????

Kendari – Pada UU 25/2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
menyebutkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk berpartisipasi aktif dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah. Salah satu fungsi APBD adalah
mendistribusikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, kesejahteraan ternyata dirasa
belum merata bagi seluruh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah minimnya alokasi
anggaran, terlebih untuk aspek pelayanan publik dibidang kesehatan dan pendidikan.
Pemerintah Indonesia saat ini telah mengesahkan UU No 06 tahun 2014 tentang
Kemandirian desa (UU Desa). Undang-undang ini menyatakan bahwa Negara melindungi
dan memberdayakan desa untuk menuju desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis.
Undang-undang ini mendorong untuk terciptanya desa sebagai basis kemandirian social
dan politik bagi masyarakat.t dalam pemerintahan dan bernegara.

Baca entri selengkapnya »